Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com. Bagikan 97.115 lembar SPPT PBB-P2 tahun 2025, Pemkot Yogya targetkan Rp130 M Dalam Negeri    Editor: Sigit Kurniawan    Selasa, 04 Februari 2025 - 20:23 WIB

Elshinta.com - Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 ini. Hal ini karena pajak PBB sebagai salah satu pendukung pembangunan untuk kota Yogyakarta. Sehingga wajib pajak diingatkan sedini mungkin untuk membayar PBB-P2 sebelum mendekati jatuh tempo.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Raden Roro Andarini menjelaskan bahwa pada tahun 2025 ini jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan sebanyak  97.115 lembar. Pemkot Yogyakarta menargetkan penerimaan PBB-P2 tahun 2025 ini sebesar Rp 130 miliar. Sementara batas akhir penyampaian SPPT PBB-P2 yaitu tanggal 31 Maret 2025 dan jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2025.

"Target ini ada kenaikan belasan milyar dibandingkan dengan tahun yang lalu,"katanya pada saat penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2025 di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (4/2/2025).

Untuk mendongkrak penerimaan pajak PBB ini, Pemkot Yogyakarta melakukan sejumlah langkah mulai dari membentuk tim penagihan, melakukan jemput bola untuk pembayaran PBB di RW maupun kelurahan, memasang spanduk himbauan, dan juga mempermudah pembayaran secara elektronik melalui KOPI QRISNA dengan virtual account dan QRIS  pada aplikasi Jogja Smart Service.

"Setiap Selasa dan Rabu kami lakukan jemput bola untuk bayar PBB di wilayah, kami juga sediakan loket-loket PBB di kemantren menjelang jatuh tempo," ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengatakan bahwa wajib pajak di Kota Yogyakarta selama ini cukup baik sehingga harapanya selalu terjaga komitmen tersebut. Ia mengungkap bahwa realisasi PBB-P2 tahun 2024 di Kota Yogyakarta melampaui target dari 100 persen menjadi tercapai 106,44 persen atau sekitar Rp 125 miliar dari target sekitar Rp 188 miliar.

“Harapan kami komitmen seperti itu bisa selalu muncul. Ini bentuk komunikasi, koordinasi dan komitmen bersama bagaimana antara wajib pajak dengan kami bisa sinergi,"katanya.

Menurutnya, pembagian SPPT di awal tahun itu bagian dari mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 lebih awal. Para lurah dan mantri pamong praja diminta untuk tidak sekadar membagikan SPPT, namun juga mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Krisbyantoro sebagai salah satu perwakilan wajib pajak yang mewakili PT KAI mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik digitalisasi yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam penerimaan pajak PBB ini. Pihaknya menegaskan bahwa PT KAI Daop 6 selalu komitmen untuk membayar pajak.

"Dari kami sudah tersistem untuk pajak ini, sudah ada petugas khusus," pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (4/2).

Sumber : Antara