FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras penegakan hukum di Indonesia terkait kasus pagar laut dan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dikatakan Gigin, kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Tanah Air masih dikendalikan oleh kekuatan finansial.

"Kasus pagar laut dan PIK 2 adalah etalase bahwa penegakan hukum dikendalikan oleh uang," ujar Gigin di X @giginpraginanto (31/1/2025).

Ia menilai bahwa kondisi ini justru memperparah kemunduran Indonesia, di mana yang berkembang pesat bukan kesejahteraan masyarakat, melainkan kekayaan para pejabat yang memiliki hubungan erat dengan pebisnis besar.

"Inilah yang membuat Indonesia mundur berkelanjutan, yang maju cuma kekayaan para pejabatnya berkat kerja sampingan sebagai beking pebisnis papan atas," tukasnya.

Gigin juga menyinggung bahwa dalam berbagai urusan dengan pemerintah, uang menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan dan keputusan hukum.

"Kalau berurusan dengan pemerintah, harus mengikuti falsafah uang di atas segalanya," Gigin menuturkan.

Selain itu, ia mengkritik simbol-simbol keagamaan yang sering terpampang di kantor-kantor pemerintahan.

Gigin bilang, keberadaan simbol tersebut hanya sekadar pajangan dan kamuflase, sementara di baliknya justru terdapat praktik yang menyerupai kejahatan terorganisir ala mafia.

"Segala simbol keagamaan yang kerap dipajang di dinding-dinding perkantoran hanya sekadar hiasan dan kamuflase bahwa di sana bersarang organized crime ala mafia," tandasnya.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengundang perhatian publik melalui unggahan di platform media sosial X.

Dalam cuitannya, ia menyoroti kasus Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilainya telah membuka kedok banyak pejabat yang ternyata menjadi jongos oligarki.

"Kasus PIK2 membuka topeng banyak pejabat yang ternyata adalah jongos Oligarki pejabat siapa saja yang bisa dikategorikan jongos Oligarki?," ujar Said Didu (30/1/2025).

Unggahannya langsung mendapat perhatian luas dengan lebih dari 94 ribu tayangan dan ribuan interaksi dari warganet.

Komentar Said Didu ini merespons polemik yang berkembang terkait dugaan penguasaan lahan secara besar-besaran di kawasan PIK 2.

Apa yang disinggung Said Didu sontak memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan para pejabat dalam proyek tersebut.

Sejumlah tokoh turut menanggapi unggahan ini. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, misalnya, menegaskan bahwa kasus PIK 2 telah membuktikan banyak pejabat menjadi jongos oligarki.

"Kasus PIK 2 banyak pejabat ketahuan jadi jongos oligarki; semua orang jadi tahu siapa si jongos," tulis Susno Duadji dalam kolom komentar.

Sementara itu, elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi dengan nada satir.

"Kapan oligarki mulai ada.. ya," tulisnya, seolah menyindir bahwa praktik oligarki sudah berlangsung lama di Indonesia.

(Muhsin/fajar)