Sedangkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menyatakan belum ada sikap resmi dari kampusnya. Namun, secara pribadi, Arie berpendapat kampus bukan ladangnya untuk berbisnis tambang.

“Kampus itu biar konsentrasi, memahami, dan berperan untuk urusan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian. Ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Tridarma itu. Nah, atas dasar itu, ya tidak perlulah ngurus tambang itu. Berikan kepada yang profesional,” jelasnya.

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menilai prosedur rapat RUU Minerba seharusnya tetap mengutamakan partisipasi publik dan tak boleh terburu-buru. Pemaknaan terkait publik tidak hanya terlepas dari ormas ataupun perguruan tinggi negeri.

“Mahkamah Konstitusi bilang ada istilahnya partisipasi. Nah, itu artinya ada hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan jawaban atas pertimbangan itu, dan harus mengikutsertakan semua pihak yang peduli pada isu itu. Jadi bukan cuma kampus misalnya ya, tapi misalnya mau ada masukan dari organisasi nonpemerintah, dari akademisi yang mungkin kampus tapi kampus swasta,” terang Bivitri kepada detikX.

Terlepas adanya norma baru ataupun tidak, pembuatan undang-undang tak bisa ditawar tanpa melibatkan publik, apalagi rapat dilakukan pada jam-jam yang tidak wajar sampai tengah malam. Hal itu juga mengindikasikan rapat masih kental nuansa maskulin, minim mempertimbangkan waktu yang tepat untuk partisipasi perempuan.

“Ini mengingatkan kita pada revisi Undang-Undang Minerba juga tahun 2020, itu juga cuma enam hari. Jadi kita mesti soroti kepentingan ekonomi politik dari Minerba ini. Jadi memang sangat kelihatan prosesnya diburu-buru ya. Okelah memang nggak tertutup kita bisa nonton di YouTube, tapi tetap saja keterburu-buruan ini memang mau tidak mau bikin kita jadi punya dugaan bahwa ada motif politik di baliknya,” tandasnya.