JAKARTA – Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat) menilai Presiden Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi termasuk membuka peluang reshuffle atau perombakan kabinet menjelang 100 hari kerja pemerintahan.

Menurut dia, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi 100 hari pemerintahan, seperti etika politik hingga kebijakan pemerintah. Bahkan, etika politik seharusnya menjadi sorotan Prabowo mengingat banyak pernyataan pejabat yang layak dievaluasi selama 100 hari Prabowo menjabat presiden.

“Mulai dari anggaran Rp20 triliun untuk membangun Universitas HAM, insiden penjual es teh, patwal RI 36, hingga demo di Kementerian Dikti yang sudah didamaikan oleh Seskab Mayor Teddy,” ujar Hensat, Minggu 26 Januari 2025.

Selain itu, pengangkatan pejabat di lingkungan kementerian juga perlu menjadi bahan evaluasi Prabowo. Dia mencontohkan diangkatnya sosok yang diduga sebagai buzzer di Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Menkomdigi, Meutya Hafid.

“Apalagi menterinya sendiri mengaku tidak mengetahui latar belakang orang yang diangkat sebagai pejabat di kementerian. Itu kan sangat berbahaya. Hal-hal seperti ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo,” sambung Hensat.

Karena itu, dengan banyaknya kontroversi di lingkaran kabinet, merupakan hal yang wajar bila publik menunggu hasil evaluasi termasuk peluang reshuffle menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo. Terlebih, Prabowo juga menegaskan ingin melakukan penghematan APBN.

“Kalau soal reshuffle, tentu kita ingat tanggal 21 Oktober lalu mereka dilantik menjadi menteri, jam 10 kalau saya tidak salah, itu jam 12 sudah banyak yang bertanya kapan reshuffle akan dilakukan. Nah ini sudah hampir 100 hari, nanti apakah Pak Prabowo akan lakukan reshuffle sebelum lebaran atau setelah lebaran, ya nanti kita tunggu,” kata Hensat.