FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial Sudarsono Saidi kembali menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait polemik pagar laut yang menjadi perbincangan publik. Menurutnya, meskipun laut tersebut telah memiliki status hukum berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), KPK tampaknya tidak menunjukkan respons yang tegas.

"Ribut soal pagar laut, HGB, dan SHM, tapi KPK seolah tak merasa gerah," ujar Sudarsono dalam unggahannya di platform X, Jumat (24/1/2025).

Ia juga mempertanyakan sikap KPK yang selama ini cenderung diam dalam menyikapi kasus tersebut. Sudarsono berspekulasi bahwa lembaga antirasuah itu mungkin menganggap masalah ini bukan bagian dari kewenangannya, atau bahkan sengaja menghindari keterlibatan lebih jauh.

"KPK nyaris tak ada beritanya di kasus ini. Mungkin dianggap bukan wilayahnya, atau justru sengaja menjauh karena tahu ada 'bos besar' yang bermain di sini," lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung kemungkinan adanya unsur gratifikasi dalam kasus pengkaplingan laut ini. "Kasusnya mengkapling laut, mustahil tak ada unsur uang gratifikasi atau suap," tegasnya.

Senada dengan Sudarsono, pegiat media sosial lainnya, Denny Siregar, juga mengkritik KPK atas sikap diamnya terhadap polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Ia mempertanyakan mengapa lembaga tersebut tidak bersuara meskipun isu ini telah menjadi perhatian luas.

"Masalah pagar laut ini kok nggak ada suara dari @KPK_RI?" tulis Denny dalam unggahannya di X pada Jumat (24/1/2025).

Denny pun menduga bahwa KPK mungkin masih terlalu sibuk menangani kasus buronannya yang hingga kini belum tertangkap. "Apa masih sibuk ngurusin Harun Masiku?" sindirnya. (arya/fajar)