FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Said Didu, penggerak rakyat untuk menggugat PSN PIK2 mengapresiasi ketegasan Pemerintah dalam mengusut dan membongkar pagar laut di wilayah pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

Aktivis kawakan itu berharap adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menjadi pembuka dalam membongkar kedok pelanggaran hukum yang terjadi selama ini di wilayah pantura Kabupaten Tangerang.

"Saya pikir ada harapan karena hampir semua orang dulu apa yang saya sampaikan adalah hoaks. Akan tetapi, saya paham betul bahwa ini ada masalah besar," kata Said Didu dilansir pada Jumat (24/1/2025).

Dalam pembongkaran yang dilaksanakan bersama-sama ratusan nelayan, personel TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menjadi satu titik terang bahwa negara telah kembali hadir untuk membela masyarakat kecil, khususnya nelayan, yang tengah disulitkan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab.

Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya yang sempat disampaikan di beberapa media sosial hingga dilaporkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang ke polisi menjadi bukti dan harapan yang terang bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya duga ini perampokan aset negara yang dilakukan bekerja sama secara hukum bahwa kejadian pagar laut ini memanfaatkan PP 18 Tahun 2021 yang ditandatangani Pak Jokowi,” tutur Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010 itu.

Di sisi lain, Komisi IV DPR RI telah mendudukkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2025). Rapat tersebut membahas polemik munculnya pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyatakan dengan tegas untuk meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan konkret atas masalah pagar laut. Hal itu menyusul adanya polemic terkait dengan pagar laut yang ada di perairan Tangerang.

"Mengambil tindakan konkret dalam membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang," kata Titiek dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama dengan KKP di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat tersebut menegaskan bahwa proses investigasi pagar laut di Tangerang, Banten, tetap berlanjut. Ia pun memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut. (Pram/fajar)