TRIBUNNEWS.COM - Pada Rabu (22/1/2025), Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menetapkan kelompok Houthi yang didukung oleh Iran di Yaman sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO).

Langkah ini menandai perbedaan signifikan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Joe Biden, CNN melaporkan.

Setelah mengambil alih Gedung Putih pada 2021, Biden mencabut label "organisasi teroris asing" yang diberikan oleh Trump.

Biden lalu menggantinya dengan penunjukan sebagai "Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus".

Label ini memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan status "organisasi teroris asing".

Penunjukan Houthi sebagai organisasi teroris asing memiliki beberapa implikasi hukum yang lebih berat:

Dukungan Material Terlarang

Hukum federal AS menetapkan bahwa memberikan dukungan material atau sumber daya kepada organisasi teroris asing merupakan tindak pidana. Ini berarti kelompok-kelompok yang teridentifikasi sebagai organisasi teroris asing tidak bisa mendapatkan dukungan finansial atau sumber daya dari bank dan perusahaan.

Anggota kelompok yang terdaftar sebagai organisasi teroris asing tidak akan diterima untuk memasuki Amerika Serikat.

Korban dari serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap kelompok teroris dan entitas yang mendukung mereka.

Gedung Putih menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengakhiri kemampuan dan operasi Houthi, serta merampas sumber daya mereka.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut terhadap personel dan warga sipil AS, mitra AS, dan jalur pengiriman laut di Laut Merah.

Gedung Putih juga mengungkapkan bahwa Trump telah mengarahkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk mengakhiri hubungannya dengan entitas yang melakukan pembayaran kepada Houthi.

Selain itu, USAID juga diminta untuk menghentikan kerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung upaya internasional melawan Houthi tanpa mengambil tindakan tegas terhadap terorisme dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Houthi di Laut Merah telah menyebabkan beberapa perusahaan pelayaran dan perusahaan minyak terbesar di dunia terpaksa menghentikan transit mereka melalui salah satu rute perdagangan laut yang paling penting di dunia.

Keputusan Trump ini mencerminkan ketegasan AS dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Houthi di kawasan tersebut.

Reaksi Houthi Ditetapkan sebagai Organisasi Teroris

Kelompok Houthi merespons usai tindakan Trump yang kembali menetapkannya sebagai organisasi teroris asing.

Houthi menduga penetapan itu karena pihaknya mendukung Palestina.

Dikutip dari kantor berita AFP, Jumat (24/1/2025), kelompok Houthi menduga motif Trump menetapkan itu karena pihaknya mendukung Palestina.

"Penetapan Amerika itu ditujukan kepada seluruh rakyat Yaman dan posisi terhormat mereka dalam mendukung rakyat Palestina yang tertindas," kata pernyataan Houthi yang dikutip oleh saluran TV Al-Masirah.

Houthi Yaman Bebaskan Awak Kapal Galaxy Leader

Kelompok Houthi Yaman membebaskan awak kapal Galaxy Leader.

Tercatat sudah lebih dari setahun kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran itu menyita kapal berbendera Bahama tersebut di lepas pantai Laut Merah Yaman.

Pembebasan para awak kapal diumumkan oleh TV Al Masirah yang dikelola Houthi pada Rabu (22/1/2025).

"Pembebasan kru Galaxy Leader dilakukan sebagai bentuk solidaritas kami dengan Gaza dan dukungan terhadap perjanjian gencatan senjata," demikian bunyi pernyataan dewan politik tertinggi Houthi, dikutip dari The Guardian.

Awak kapal tersebut terdiri dari 25 orang, dengan kewarganegaraan Bulgaria, Ukraina, Filipina, Meksiko, dan Rumania, yang dipekerjakan oleh pemilik kapal Galaxy Maritime.

Kapal tersebut disewa oleh Nippon Yusen dari Jepang.

Kapal Galaxy Leader disita oleh pasukan Houthi pada 19 November 2023, di Laut Merah, di dekat pelabuhan Hodeidah, wilayah yang dikuasai oleh Houthi di Yaman utara.

Serangan tersebut terjadi segera setelah pecahnya perang Gaza.

Pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menyatakan bahwa kelompoknya siap bertindak jika Israel melanggar perjanjian gencatan senjata Gaza.

“Kami selalu siap untuk campur tangan segera setiap kali Israel kembali melakukan eskalasi, kejahatan genosida, dan pengepungan di Jalur Gaza," tegasnya, dikutip dari Reuters.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)