Kamis, 23 Januari 2025 – 15:31 WIB

Pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL membongkar pagar laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/agr

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menyoroti sisi koordinasi antarinstansi pemerintah saat hadir dalam rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1), guna membahas skandal pagar laut.

"Sejak awal saya berharap koordinasi yang jelas dari tingkat kementerian sampai tingkat kabupaten, Pak," kata Arif, Kamis.

Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan koordinasi memang menjadi persoalan dalam menyelesaikan skandal pagar laut di pesisir Tangerang, Banten serta Bekasi, Jawa Barat.

Sebab, kata dia, masyarakat pada Agustus 2024 sudah melaporkan ke DKP Banten soal penemuan pembangunan pagar laut sepanjang tujuh kilometer.

"Nah, ini tidak direspons sama sekali dari kementerian," ujar Arif.

Legislator Dapil I Banten itu mengatakan koordinasi menjadi persoalan jika menilik pernyataan Trenggono menyikapi pagar laut.

Arif beranggapan pernyataan Trenggono menyikapi pagar laut menjadi kontraproduktif semisal ketika TNI AL hendak membongkar bangunan.

"Menteri muncul ini seharusnya, kan, kemarin itu menyelesaikan masalah, jadi problem solver, bukan Pak Menteri bikin statment malah menjadi masalah. Itu, kan, yang terjadi," kata dia.

Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menganggap koordinasi antarinstansi pemerintah buruk dalam menyelesaikan masalah pagar laut.

-