Ia menilai ide tersebut sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan berbagai regulasi politik yang saat ini masih tersebar di beberapa undang-undang berbeda.

"Jika dijadikan satu dengan pola omnibus membuat seamless, tidak ada hambatan pengaturan, dan ada kesatuan ruh dalam pembahasan," katanya lewat akun X, Selasa 14 Januari 2025.

Menurutnya, langkah ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk mereformasi sistem politik Indonesia yang dianggap semakin liberal pasca-reformasi.

Omnibus Law dinilai mampu menghadirkan efisiensi dan konsistensi dalam penerapan kebijakan politik, sekaligus memperkuat kerangka hukum yang mendasarinya.

“Bisa juga dimasukkan revisi UU Parpol dan UU MD3 sehingga jadi satu kesatuan," jelas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Wacana Omnibus Law Politik ini muncul usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen.

Diwacanakan Omnibus Law politik akan berisi UU yang berkaitan dengan UU Pemilu seperti UU Pilkada dan UU Pileg.