FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial, Stefan Antonio, mengkritik janji kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait program makan bergizi gratis.

Stefan turut menyoroti pentingnya seorang presiden untuk konsisten dengan ucapannya.

"Pedahal Presiden itu mesti bisa dipegang omongannya ya?," ujar Stefan dalam keterangannya di X @stefan_antonio (10/1/2025).

Stefan Antonio bilang, jika seseorang tidak dapat dipegang omongannya, tidak terkecuali Presiden, maka dia masuk dalam golongan Mulyono.

"Kalau ga bisa dipegang omongannya itu namanya Mulyono (Jokowi)," tandasnya.

Sebelumnya, Pegiat media sosial, Lia Amalia ikut merespons kacaunya pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sempat dijanjikan dalam kampanye Prabowo-Gibran.

Lia mengingatkan bahwa salah satu poin dari janji tersebut adalah menyertakan susu sebagai bagian dari menu bergizi. Namun, realisasi program ini jauh dari harapan.

"Janji kampanyenya susu adalah bagian dari makan siang gratis. Pada waktu itu direncanakan Rp15 ribu per porsi," ujar Lia dalam keterangannya di X @liaasister (9/1/2025).

Dikatakan jebolan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini, anggaran awal yang direncanakan sebesar Rp15 ribu per porsi kini hanya menjadi Rp10 ribu.

"Tapi pada kenyataannya, realisasinya tanpa susu dan hanya 10 ribu per porsi," cetusnya.

Tambahnya, angka tersebut kemungkinan sudah dipotong untuk biaya memasak dan transportasi, sehingga kualitas makanan yang disediakan menurun drastis.

"Itu pun sudah dikurangi oleh biaya memasak dan transportasi," sebut Lia.

Di beberapa tempat, kata Lia, makanan yang diberikan dinilai menyedihkan dan membuat siswa enggan memakannya.

"Meskipun di beberapa tempat juga layak makanannya, berarti mutu makanan bergizi gratis ini tidak merata," imbuhnya.

Tidak berhenti di situ, Lia juga menyoroti pendanaan program tersebut. Istana sempat menyebut bahwa Cina bersedia mendanai program makan siang gratis.

"Soal anggaran, kata istana, China menyanggupi mendanai makan gratis, tapi kenaikan PPN 12 persen juga dengan alasan untuk mendanai makan gratis," jelasnya.

Dilihat pada sisi lain, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dengan alasan untuk mendukung pendanaan program ini.

"Kalau begini yang sial lagi lagi rakyat kecil. Susu yang seharusnya bagian dari janji kampanye sudah ditiadakan," timpalnya.

Lia menilai kebijakan tersebut menambah beban rakyat kecil yang harus menanggung kenaikan pajak sekaligus menghadapi realisasi program yang jauh dari janji.

"Ditambah harus urunan bayar hutang China dengan dinaikkannya tarif berbagai pajak dan tarif pelayanan pemerintah," tandasnya.

Lia bilang, apa yang terjadi saat ini menjadi pelajaran bagi calon pemimpin yang akan datang, penting membuat janji kampanye yang realistis dan terukur.

"Makanya kalau janji kampanye gak usah yang muluk-muluk, pelaksanaannya jadi asal-asalan begini," kuncinya. (Muhsin/fajar)

Makan bergizi gratis yang dinilai tidak layak