FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program makan bergizi gratis (MBG) resmi sejak 6 Januari 2024. Namun hingga saat ini, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu masih jadi kontroversi.

Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyatakan bahwa wajar jika masih ada kekurangan karena masih tahap awal pelaksanaan.

“Namanya masih ditahap awal, wajar jika masih ada kekurangan disana-sini. Namun prinsip utama yang harus ada dipikiran kita semua, makan bergizi gratis ini harus sukses,” tutur Jansen dalam akun X, pribadinya, Rabu, (8/1/2025).

Harusnya kata dia, terkait ini tidak perlu ada “oposisi” . Karena ini terkait anak-anak, perempuan semua yang sedang hamil dan lain-lain.

“Yang penting mari kita awasi bersama pelaksanaannya di bawah. Dan diantara kita semua terus saling memberi masukan. Kritis boleh tapi tidak perlu nyinyir. Agar hari ke hari kedepan, semakin lebih baik lagi pelaksanaan MBG ini di daerah dan tempat kita masing-masing,” ujarnya.

Dia juga berharap agar untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek makan bergizi gratis ini dijauhkan dari korupsi. Agar hasilnya maksimal di bawah. Karena ini terkait langsung dengan masa depan anak-anak.

Lebih jauh dia menyebut bahwa rakyat Indonesia seharusnya merasa beruntung. Soal ideologi menurutnya, Presiden saat ini sudah tamat. Apalagi kata dia, ideologi Prabowo adalah kerakyatan.

“Pak Prabowo ini adalah Presiden yang sangat ideologis. Dan ideologinya kerakyatan. Kerakyatan! Dan itu sudah bolak-balik beliau tegaskan dan sampaikan di banyak kesempatan sejak dulu kala,” jelasnya.

“Tinggal sekarang tugas para pembantunya di pemerintahan untuk menerjemahkan dan menjalankannya kebawah sesuai bidangnya masing-masing-masing. Dan makan bergizi gratis ini adalah salah satu bagian dari ideologi kerakyatan Presiden tsb. Jadi mari kita sukseskan,” tandasnya.

MBG ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Diantaranya Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.