M. Isa | Selasa, 07/01/2025 18:02 WIB

RADARBANGSA.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pilkada (PHP), Rabu (8/1/2025) esok.

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha mendukung MK melakukan strategi khusus dalam menangani gugatan pilkada, sehingga tidak ada konflik kepentingan.

“Kami mendukung strategi khusus MK termasuk tidak menunjuk hakim untuk menangani perkara Pilkada 2024 dari daerah asalnya masing-masing. Termasuk tidak menangani perkara yang berkaitan dengan keluarga atau saudara mereka yang kebetulan menjadi calon kepala daerah. Dengan strategi itu diharapkan tidak ada konflik kepentingan saat menangani sengketa pilkada,” ujar Toha dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Toha mengatakan, MK akan menangani 314 perkara pilkada. MK sudah melakukan persiapan yang matang dalam menangani perkara tersebut. Di antaranya, coaching clinic bagi seluruh elemen penyelenggara penyelesaian perkara PHP. MK juga membentuk tim telaah perkara dan mendeteksi bobot perkara yang dimohonkan ke MK tersebut. Perkara akan didistribusikan kepada para hakim konstitusi yang terbagi pada tiga panel.

"Kami berharap para hakim dapat menyelesaikan seluruh perkara dengan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang," ujarnya.

Toha berpesan agar MK harus bekerja secara profesional dalam menangani perkara pilkada. Para hakim konstitusi juga dituntut menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Tentu, akan banyak godaan dan tekanan kepada para hakim.

"Di situlah integritas para hakim konstitusi diuji. Masyarakat berharap banyak kepada MK. Mereka ingin mendapatkan keadilan dari MK. MK sebagai harapan terakhir bagi para kandidat yang merasa dicurangi," bebernya.