Esposin, SRAGEN--Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Sragen masih menunggu anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Anggaran Program MBG per porsi senilai Rp15.000 yang diperuntukkan bagi anak sekolah dan untuk bayi bawah lima tahun, ibu menyusui, dan ibu hamil.

Adapun sasaran makan bergizi gratis di Sragen sebanyak 198.000 orang, termasuk di wilayah Gemolong, Sragen, sebanyak 12.000 orang.

Penjelasan itu diungkapkan Komandan Kodim 0725/Sragen Letkol (Inf) Ricky Yulianto Wuwung saat ditemui wartawan sesuai mengikuti pertemuan terkait Jembatan Butuh di Gedongan, Plupuh, Sragen, Senin (6/1/2025).  

Ricky menjelaskan sasaran anak sekolah yang dimaksud  anak pra-taman kanak-kanak (TK), TK. SD. SMP, dan SMA, termasuk anak-anak di pondok pesantren. Kemudian untuk sasaran balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, jelas dia, diberikan 2-3 kali dalam sepekan di posyandu/puskesmas.

Sasaran itu, ujar dia, berada di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan radius 4-5 km.

"Program MBG belum bisa dilaksanakan Senin ini karena masih menunggu petunjuk lanjut dari BGN. Secara umum dapur sudah siap 99,9%, meskipun ada beberapa item dapur belum terpenuhi. Kami hanya tinggal menunggu anggaran untuk operasional dapur dari yayasan uang ditunjuk langsung BGN," jelas Ricky.

Dandim menjelaskan anggaran untuk program MBG senilai Rp15.000 per orang dengan rincian Rp10.000 untuk makan dan lauknya dan Rp5.000 untuk operasional dapur. Untuk wilayah SPPG, kata dia, ada sekitar 3.000 orang.

Dia mengatakan untuk melayani se-Kabupaten Sragen maka nantinya setiap kecamatan ada dapur atau SPPG. Untuk posisi sentral, jelas dia, disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat MBG.

"Kemungkinan pekan depan baru bisa operasional. Program MBG ini sudah dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah (Setda), yang intinya ada keterlibatan dari masing-masing dinas, baik pemerintah daerah maupun TNI dan Polri. Mereka saling mendukung karena Program MBG ini merupakan Asta Cita Presiden," ujarnya.

Dia menjelaskan jumlah penerima manfaat per kecamatan berbeda-beda jumlahnya, karena jumlah sekolah per kecamatan juga ada yang banyak dan ada yang sedikit. Jumlah penerima manfaat itu, ujar dia, yang dijadikan dasar dalam penentuan lokasi dapur.

Dia menjelaskan untuk skrining penerima manfaat yang menentukan dari BGN. Dia mengatakan di Sragen tidak perlu ada uji coba karena uji coba sudah dilakukan di Solo.

"Saya juga sudah mengirimkan  tenaga yang ada di Dapur Mojo Wetan itu untuk studi banding ke Solo. Evaluasi di sana apa, kekurangannya itu nanti pada saat operasional di sini kita maksimalkan," jelasnya.

Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen Muh. Farid Wajdi, mengaku belum mendapat informasi terkait dengan Program MBG di Sragen. Namun demikian, lanjutnya, Kementerian Pendidikan sudah pernah menyingung perihal makan bergizi gratis itu.