Esposin, SUKOHARJO – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo bakal memfasilitasi mediasi antara kurator, hakim pengawas, dan manajemen PT Sri Rejeki Isman (Sritex) guna membahas status pailit Sritex pada pekan ini. Pertemuan itu diharapkan memunculkan titik temu agar kasus pailit Sritex tak berlarut-larut. 

Pada Senin (6/1/2025), DPRD Sukoharjo menggelar hearing status pailit Sritex. Acara itu dihadiri Komisi IV DPRD Sukoharjo, Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno, Kepala Bagian Hukum Setda Sukoharjo, Teguh Pramono. Turut hadir perwakilan manajemen dan serikat pekerja Sritex Group.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Agus Sumantri, mengatakan Sritex ditetapkan pailit oleh PN Niaga Semarang pada Oktober 2024. Kasus ini dirampungkan dengan musyawarah yang dihadiri pihak-pihak terkait.

“Kami akan melayangkan surat kepada kurator, hakim pengawas, dan manajemen Sritex untuk menghadiri musyawarah membahas kepailitan. Insya Allah pekan ini. Nanti difasilitasi Disperinaker Sukoharjo,” kata dia.

Politikus gaek Partai Golkar Sukoharjo itu mengatakan para pekerja menyuarakan aspirasinya kepada para wakil rakyat. Mereka menuntut keberlangsungan usaha agar para pekerja bisa menjaga kelangsungan hidup. 

Sejak putusan pailit, arus barang masuk dan keluar disetop sehingga bahan baku semakin menipis.

“Sritex merupakan perusahaan tekstil ternama dan legendaris di Sukoharjo. Masyarakat luar Jawa banyak yang tidak tahu letak Sukoharjo namun mereka mengenal Sritex. Jangan sampai terjadi opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan,” ujar dia. 

Sementara itu, Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno, mengatakan Pemkab Sukoharjo telah berupaya keras memfasilitasi persoalan kepailitan Sritex. Salah satunya dengan melakukan audiensi dengan manajemen Sritex. 

Kemudian, lanjut Sumarno, mengatakan Disperinaker Sukoharjo menggandeng sejumlah perusahaan di Soloraya yang membutuhkan tenaga kerja. Ada sekitar 7.000 lowongan kerja di sejumlah perusahaan di Sukoharjo dan sekitarnya.

Sementara, jumlah karyawan Sritex yang tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 9.600 orang. “Hal ini untuk mengantisipasi opsi terburuk, yakni PHK karyawan Sritex. Namun, kami berharap tidak ada opsi PHK karyawan seperti komitmen manajemen perusahaan,” ujar dia.