Esposin, SOLO -- Mulai besok, Senin (6/1/2025), pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bakal merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG). Ini merupakan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Berkit serba-serbi program makan bergizi gratis yang dijalankan mulai besok, 6 Januari 2025: 

190 Dapur Disiapkan 

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, mengatakan, pada tahap awal ini sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Badan Gizi Nasional menyatakan 190 dapur ini tersebar di berbagai daerah.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," katanya. 

Dapur di Jabar Terbanyak se-Indonesia

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

Sasaran Penerima

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

Pada tahap awal, Dadan menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya seusai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12/2024) sebagaimana dilansir Antara. 

Sementara itu, pada Kamis (2/1/2025) lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengungkapkan lokasi sekolah yang akan menjadi sasaran program ini masih dalam tahap pembahasan. 

Meski demikian, Abdul Mu'ti berharap program makan bergizi gratis dapat membentuk generasi bangsa yang sehat, kuat, dan berkualitas.

Dibantu TNI 

Implementasi program makan bergizi gratis ini didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, menyebut pihaknya akan membantu dalam tiga aspek utama. 

Pertama, pendistribusian bahan makanan ke wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil. Kedua, operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mempersiapkan makanan bergizi untuk sekolah-sekolah dan ibu hamil. Ketiga, monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai target.

“TNI siap mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari sinergi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Hariyanto.

Sebagai langkah awal pada Kamis (2/1/2025), TNI meluncurkan 100 lokasi dapur dengan total 514 lokasi yang sudah disiapkan di tanah milik TNI.

Hariyanto menjelaskan ada 351 Kodim TNI AD yang terlibat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kemudian, 14 Lamtamal TNI Angkatan Laut (AL), serta 41 Lanud TNI Angkatan Udara (AU) juga dilibatkan.

Di sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sebanyak 10 dapur umum siap memasok makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di sekitar markas TNI AL di berbagai daerah mulai Senin (6/1/2025). 

Ali mengatakan TNI AL menargetkan ada 18 dapur umum yang dapat beroperasi per 6 Januari 2025. Bahkan, TNI AL sanggup mengoperasikan 96 dapur umum jika menerima anggaran yang cukup.

Anggaran 

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebutkan program makan bergizi gratis memerlukan anggaran sekitar Rp800 miliar per hari. Jika diimplementasikan penuh, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp400 triliun. 
Namun, pemerintah memulai dengan menyediakan tiga juta porsi makan bergizi setiap hari selama tiga bulan pertama, yang ditargetkan meningkat menjadi enam juta porsi pada April 2025.

Niken Gandini, dari Tim Pokja Badan Gizi Nasional, menegaskan program ini akan dimulai di lokasi yang lebih mudah dijangkau, sebelum merambah ke daerah tertinggal, terluar, dan terisolasi (3T).