Sentimen
Positif (98%)
4 Jan 2025 : 17.57
Informasi Tambahan

Club Olahraga: RRQ Hoshi

Hewan: Ular

Kab/Kota: Bogor

DPRD Kota Bogor Siapkan 4 Bus Operasional Pengganti BisKita, Intip Jadwal Operasionalnya

4 Jan 2025 : 17.57 Views 25

Ayobogor.com Ayobogor.com Jenis Media: Regional

DPRD Kota Bogor Siapkan 4 Bus Operasional Pengganti BisKita, Intip Jadwal Operasionalnya

AYOBOGOR.COM - Kota Bogor tengah menghadapi perubahan besar dalam sektor transportasi publik. Seiring dengan penghentian operasional BisKita Trans Pakuan pada 1 Januari 2025, masyarakat mulai mengeluhkan kesulitan dalam mobilitas sehari-hari.

Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Kota Bogor telah mengambil langkah untuk menyediakan solusi sementara berupa empat unit bus operasional.

Keempat bus ini akan mulai mengaspal pada Senin, 6 Januari 2025, bertepatan dengan dimulainya kembali aktivitas sekolah.

Baca Juga: Bogor Jadi Salah Satu Destinasi Tur Stand-up Comedy Pandji Pragiwaksono, Segini Harga Tiketnya

Penghentian layanan BisKita ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk evaluasi dan peningkatan kualitas transportasi publik di Kota Bogor.

Keputusan ini menyebabkan dampak signifikan, khususnya bagi masyarakat yang tergantung pada layanan tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan rasa kecewanya terhadap keputusan pemerintah yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak DPRD.

“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD, dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan, terutama di momen liburan saat ini,” ungkap Rusli.

Baca Juga: Jadwal ESL Snapdragon Season 6 Challenge Season Mobile Legends Hari Pertama, RRQ Hoshi dan EVOS Esport Tampil!

Keempat Bus Operasional Sebagai Solusi Sementara

Sebagai upaya untuk membantu warga, DPRD Kota Bogor menyiapkan empat unit bus operasional yang akan menggantikan Bis Kita sementara waktu.

Layanan bus ini akan dimulai pada 6 Januari 2025, terutama untuk mengakomodasi pelajar yang kembali bersekolah setelah liburan.

Dengan adanya tambahan bus ini, diharapkan mobilitas warga, terutama pelajar, tetap terjaga selama proses transisi. Rusli juga mempertanyakan kelayakan operator BisKita Trans Pakuan yang dikelola oleh PT. Kodjari.

Baca Juga: Update Penyaluran Bansos Hari Ini: Ada Saldo Rp250 Ribu Masuk KKS, Prabowo Setuju Bantuan Beras Diperpanjang 6 Bulan

Hal ini mencuat seiring dengan masalah transisi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, DPRD mendorong Pemkot Bogor agar mempersiapkan Perumda Trans Pakuan sebagai operator Bis Kita di masa mendatang, dengan membuka kesempatan bagi operator lain di Kota Bogor.

“Kami mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator BisKita,” tegas Rusli.

Dampak Penghentian Layanan dan Alternatif Transportasi

Penghentian sementara Bis Kita tentu mempengaruhi mobilitas masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor informal yang bergantung pada transportasi publik.

Baca Juga: Jadi Penghasil Sayuran dan Buah Terbanyak di Indonesia, UMK 19 Kota dan Kabupaten di Sumbar Ternyata Hanya Setara UMP

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, juga menyoroti potensi gangguan akibat keputusan ini.

"Komunikasi yang lebih intens antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat membantu memastikan kelancaran operasional transportasi publik," ujar Abdul Kadir.

Untuk menjaga kelancaran transportasi selama transisi ini, Dishub Kota Bogor juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk menyediakan bus operasional dari dinas terkait dan kendaraan untuk pelajar.

Masyarakat diimbau untuk sementara beralih menggunakan angkutan kota (angkot) atau transportasi online.

Baca Juga: Imlek 2025 Tahun Apa? Mengenal Shio Ular Kayu dan Prediksinya

Penutupan Sementara, Evaluasi Layanan Bis Kita

Meskipun penghentian operasional Bis Kita di Kota Bogor berlangsung hingga Februari 2025, Dishub berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Dengan adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan solusi transportasi yang lebih efektif dan efisien dapat segera terwujud.***

Sentimen: positif (98.1%)