SEMARANG, Espos.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang berencana membuat terobosan baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025. Salah satu inovasinya adalah mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem PPDB.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto, dalam acara Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang) yang digelar di Front One HK Resort Simpang Lima, Jumat (3/1/2025).

“Kami sedang mengevaluasi program sekolah swasta gratis. Nantinya, sekolah swasta gratis akan kami masukkan dalam sistem PPDB 2025. Jadi, sekolah negeri dan sekolah swasta gratis akan menjadi satu kesatuan dalam proses PPDB,” ujar Bambang kepada Espos.

Sistem Baru PPDB Semarang 2025

Melalui sistem baru ini, calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri secara otomatis akan diarahkan ke daftar sekolah swasta gratis.

Hingga saat ini, Disdik Kota Semarang telah menjalin kerja sama dengan 121 sekolah swasta, yang terdiri dari:

• 41 jenjang PAUD/TK,
• 47 Sekolah Dasar (SD), dan
• 41 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai wilayah di Kota Semarang. Namun, Bambang menyebut ada tantangan terkait alokasi anggaran yang masih perlu penyempurnaan.

“Kami akan terus mengevaluasi program ini, terutama terkait anggaran, agar pelaksanaannya lebih maksimal,” ungkap Bambang.

Kriteria Penerimaan di Sekolah Swasta Gratis

Pada PPDB 2025, Bambang menyebut dua kriteria utama yang akan menjadi prioritas penerimaan siswa di sekolah swasta gratis, yaitu:

• Siswa dari keluarga kurang mampu,
• Siswa yang berada dalam zonasi terdekat dengan sekolah.

“Dengan konsep ini, sekolah swasta gratis akan diperlakukan sama seperti sekolah negeri, termasuk dalam penerapan zonasi, inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus, serta prioritas bagi siswa kurang mampu,” tambah Bambang.

Evaluasi dan Harapan untuk PPDB 2025

Disdik Kota Semarang menilai pelaksanaan PPDB 2024 telah berjalan dengan cukup baik. Meski demikian, diskusi dan masukan dari pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan PPDB 2025.

“Kami berharap kebijakan PPDB dari pemerintah pusat dapat segera turun, paling lambat awal Februari. Salah satu masukan yang kami terima adalah mengembangkan zonasi berbasis lingkungan yang sebelumnya berbasis RT menjadi berbasis RW,” pungkasnya.