Esposin, SOLO -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam terkait komitmen pemberantasan korupsi seiring vonis hukuman kepada sejumlah koruptor yang lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

Seperti vonis kepada Harvey Moeis dan Helena Lim yang belakangan santer menuai kritik publik. Terkait dinamika tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasukan Bawah Tanah atau Pasbata Prabowo, Budiyanto Hadinagoro, menyampaikan pendapatnya kepada awak media, Kamis (2/1/2025).

Menurut dia, Prabowo bukan sosok yang kompromis terhadap praktik korupsi. Segala tudingan yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto yang dinilai tidak tegas dalam pemberantasan korupsi disebutnya sebagai fitnah. Tujuan dari fitnah itu untuk menggoyang pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Itu [tudingan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak tegas] tentu tidak tepat. Itu hanya fitnah dari pihak-pihak yang ingin menggoyang pemerintahan," tutur dia.

Sebaliknya, Budiyanto meyakini Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang tidak kenal kompromi dengan korupsi. Dia mempersilakan masyarakat mengecek komitmen Prabowo dalam pernyataan-pernyataannya selama ini. 

"Bisa dilihat dari banyak pemberitaan bahwa Bapak Presiden merupakan sosok yang tegas dan tak kompromis terhadap pelanggaran hukum," terang dia.

Salah satunya pernyataan Prabowo yang menyentil vonis enam tahun kepada koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Bahkan Prabowo sempat berpendapat mestinya koruptor itu divonis 50 tahun penjara. Prabowo juga mendukung langkah banding Kejagung dalam kasus tersebut.

Budiyanto berpendapat Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan sosok yang taat dan mendukung penegakan hukum. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari tak adanya intervensi dalam putusan pengadilan. Padahal, menurut Budiyanto, Prabowo saat ini bisa dibilang merupakan sosok paling berkuasa di negara ini.

"Proses hukum ada aturannya. Pak Prabowo orang yang tahu aturan. Makanya beliau tak mengintervensi dan membiarkan Kejagung melakukan upaya hukum lanjutan sebagai pembuktian kepada masyarakat, atas ketegasan pemerintah memberantas korupsi," urai Staf Ahli DPR itu.

Budiyanto mengajak masyarakat untuk percaya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk dalam penegakan hukum. "Kita harus yakin pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pasbata yakin keduanya akan membuktikan di bawah pemerintahan beliau berdua, pemberantasan korupsi akan ditegakkan," tandasnya.