FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bukan hanya langkah yang kontroversial, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Media Wahyudi Askar, pendiri Celios, memberikan peringatan keras tentang risiko besar yang mengintai jika kebijakan ini diterapkan.

Saat hadir di podcast Akbar Faizal, ia blak-blakan bercerita tentang pesan-pesan begawan ekonomi, Faisal Basri sebelum meninggal.

"Saya ingat sekali almarhum pak Faisal Basri sudah mengingatkan ini enam bulan lalu sebelum beliau meninggal," ujar Wahyudi dikutip pada Minggu (29/10/2024).

Dikatakan Wahyudi, jika pada 2025 nantinya PPN tetap naik menjadi 12 persen, maka negara mendapatkan keuntungan sekitar Rp50 triliun.

"Tapi kerugian yang didapatkan negara jauh lebih besar dari itu. Resiko yang kami hitung pake input output, surplus usaha itu hilang sekitar Rp41 triliun," terangnya.

Tidak berhenti di situ, kata Wahyudi, pertumbuhan ekonomi hanya akan berkutat pada angka 4,09. Ditambah pengangguran pada 2025 disebutkan akan bertambah sekitar 554 ribu orang.

"Ada banyak angka lainnya di report Celios, tapi kita hitung satu-satu dampaknya terhadap ekonomi makro dan mikro. Bahkan bang Faisal sempat bilang kenapa pajak ekspor batu bara yang dikejar," tandasnya.

Wahyudi bilang, di antara tiga komponen pajak, bagian konsumsi yang menjadi paling mengalami kemunduran.

"Dari tiga komponen pajak, pajak konsumsi, penghasilan, dan capital income, yang paling regresif itu pajak konsumsi," kuncinya.

Sebelumnya diketahui, kebijakan PPN 12 persen yang mulai berlaku pada 2025 mendapat reaksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Kebijakan itu dinilai akan semakin menyulitkan ekonomi masyarakat, terutama kalangan bawah.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit (OFP) mengatakan penentuan PPN naik atau turun pada prinsipnya sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional.

"Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN (naik atau turun)," katanya.

Belakangan, isu soal PPN 12 persen menuai penolakan dari PDIP yang sebelumnya menyejutui aturan tersebut.

Belakangan, Gerindra menyindir PDIP karena menolak ketentuan PPN 12 persen karena parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri menjadi satu di antara inisiator.

Diketahui, aturan soal PPN 12 persen memang masuk dalam UU HPP yang telah disahkan DPR dan pemerintah pada era kepemimpinan Jokowi.

Dolfie mengatakan penentuan PPN naik atau turun pada prinsipnya sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional.

"Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN (naik atau turun)," katanya.

Belakangan, isu soal PPN 12 persen menuai penolakan dari PDIP yang sebelumnya menyejutui aturan tersebut.

Belakangan, Gerindra menyindir PDIP karena menolak ketentuan PPN 12 persen karena parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri menjadi satu di antara inisiator.

Dolfie menyebut aturan PPN 12 persen menjadi usul inisiatif pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) dan disetujui delapan fraksi di DPR, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.

"Delapan fraksi menyetujui UU HPP kecuali fraksi PKS," pungkasnya.

(Muhsin/fajar)