Esposin, WONOGIRI — Ketahanan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menjadi program prioritas penggunaan dana desa bagi pemerintah desa, termasuk di Wonogiri, pada 2025. Total dana desa yang diterima 251 desa di Wonogiri pada tahun depan senilai Rp250 miliar.

Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Wonogiri, Mulyadi, mengatakan fokus penggunaan Dana Desa pada 2025 tidak jauh berbeda dibanding tahun ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) No 2/2024 yang diundangkan pada 23 Desember 2024, ada tiga program mandatory Dana Desa yang besaran alokasinya sudah ditentukan pemerintah pusat. 

Program itu adalah penanganan kemiskinan ekstrem berupa pemberian BLT dengan sasaran keluarga miskin. Alokasi program BLT dibatasi maksimal 15% dari penerimaan dana desa setiap desa. Batas maksimal alokasi BLT itu turun dibandingkan tahun 2024. Pada 2024, alokasi program BLT dibatasi maksimal 25%. 

Desa termasuk di Wonogiri juga wajib mengalokasikan program ketahanan pangan yang nilainya minimal 20% dari dana desa yang diterima. Selain itu, dana desa boleh digunakan untuk operasional desa, tetapi penggunaannya maksimal 3%. 

“Penggunaan dana desa tahun depan hampir sama dengan tahun ini. Besaran alokasi mandatory dari pusat hanya tiga program itu,” kata Mulyadi saat dihubungi Espos, Senin (30/12/2024).

Dalam Permendes PDT itu dijelaskan program BLT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp300.000/bulan. Pemerintah desa harus melakukan musyawarah desa untuk menentukan keluarga yang layak mendapat BLT. 

Sedangkan program ketahanan pangan, desa dapat menyesuaikan potensi lokal. Selain bertujuan menyediakan pangan dan keterjangkauan pangan di desa, program ketahanan pangan ini juga dimaksudkan mendukung program bergizi gratis di tingkat desa.

Bantuan Permodalan

Fokus penggunaan dana desa lainnya yang perlu dilaksanakan pemerintah desa yakni peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, termasuk penanganan tengkes atau stunting. Desa bisa mengalokasikan dana desa untuk program penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. 

Pemerintah desa dapat membangun infrastruktur, tetapi berbasis padat karya tunai dan menggunakan bahan baku lokal. Penggunaan dana desa yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi dan informasi untuk implementasi desa digital. 

Pemerintah desa dapat menggunakan dana desa untuk mengembangkan potensi lokal seperti Desa Wisata, Desa Agroekonomi, dan lainnya. Selain itu, dana desa bisa dialokasikan untuk menjalankan sektor prioritas lainnya seperti bantuan permodalan kepada BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

Sebagai informasi, total dana desa yang digelontor untuk 251 desa di Kabupaten Wonogiri pada 2025 mencapai Rp250 miliar. Setiap desa rata-rata menerima Rp996 juta. Dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar, formula, kinerja, afirmasi untuk daerah tertinggal. Di Kabupaten Wonogiri tidak ada desa yang menerima alokasi afirmasi. 

Di sisi lain, hanya 15% atau 38 dari total jumlah desa di Kabupaten Wonogiri yang menerima alokasi kinerja. Alokasi kinerja setiap desa senilai Rp258,5 juta. Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, menerima dana desa dengan nilai terbanyak yakni Rp1,56 miliar. 

Sementara itu, Kepala Desa Jimbar, Pracimantoro, Sutrisno, mengatakan desa menerima dana desa senilai Rp1,1 miliar. Desa Jimbar salah satu desa yang menerima alokasi kinerja. Menurutnya, pengalokasian APB Desa Jimbar tahun anggaran 2025 sudah sesuai peraturan.

”Ketahanan pangan masih kami alokasikan. Untuk progam itu, masih kami prioritaskan untuk pembangunan jalan usaha tani. Program itu manfaatnya banyak sekali bagi petani, salah satunya memudahkan pengangkutan hasil panen,” ujar dia.