Esposin, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan keinginannya untuk membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara.

Prasetyo seusai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, menegaskan segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

"Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. 'Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah," ujar Prasetyo menanggapi pernyataan Hasto seperti dilansir Antaranews.

Prasetyo menambahkan bahwa Pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran.

Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Kabar terkait dengan rencana Hasto membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12/2024).

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, 'kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya.

"Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan,"imbuhnya. 

Menghormati Keputusan KPK

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, akhirnya buka suara dan menyampaikan pernyataan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (24/12/2024). 

Pernyataan itu disampaikan Hasto melalui keterangan video pada Kamis (26/12/2024). Lewat video tersebut, Hasto menegaskan bahwa dia dan PDIP menghormati keputusan KPK. 

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK,” ujar Hasto, Kamis (26/12/2024). 

Hasto menegaskan sikap tersebut adalah wujud dari ketaatan hukum dia dan para kader PDIP. Apalagi dia menyebut PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

“Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” jelas Hasto.

Dalam pernyataannya, Hasto Kristiyanto, menegaskan demokrasi harus ditegakkan dan memahami berbagai risiko yang akan dihadapi. 

Dia menyebut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai orang yang kukuh menjaga demokrasi meski mendapatkan banyak intimidasi.