Esposin, SOLO–Pemkot Solo menahan penggunaan dana transfer untuk mengantisipasi program pemerintah pusat. Hingga kini, Pemot Solo belum dapat petunjuk teknis  (juknis) program Makan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Sekda Solo Budi Murtono menjelaskan ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan supaya pemerintah daerah menahan penggunaan beberapa dana transfer untuk mengantisipasi program-program pemerintah pusat.

“Kami belum tahu program pemerintah pusat apa saja yang harus kami antisipasi, sementara kami menunggu dulu dari pusat, dana transfer apa yang harus ditahan dulu, kemudian program apa yang muncul baru, termasuk MBG, itu nanti antisipasi di situ,” jelas dia kepada wartawan di kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Solo, Jumat (27/12/2024) petang.

Menurut dia, Pemkot Solo telah menyediakan sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis yakni siswa SD dan pelajar SMP. Jenjang SD dan SMP merupakan kewenangan Pemkot Solo. Sedangan Pemkot Solo belum menyiapkan program MBG untuk ibu hamil.

“Ibu hamil dan anak balita kami lihat juknisnya seperti apa. Kalau kami dari APBD sudah menyiapkan Rp15 miliar untuk penanganan stunting. Kami akan kombinasikan mana dapat dari penanganan stunting, mestinya yang itu tidak dapat dari MBG, tidak mungkin seseorang makan dua kali,” papar dia.

BM, sapaan akrabnya, mengatakan Pemkot Solo masih menunggu juknis program MBG. Pemkot Solo belum tahu apakah nantinya program MBG dijalankan dengan usaha katering atau dengan TNI.

“Uji coba yang pernah dilakukan dengan usaha katering dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi,” papar dia.

Diberitakan Espos sebelumnya, anggaran Rp10.000 untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Solo, Jawa Tengah, ternyata hanya cukup untuk memberikan makanan bergizi tanpa susu kemasan sebagai menu tambahan. 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Solo, Tommy Bagus Mahendra, mengatakan anggaran makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi masih bisa mencukupi standar kebutuhan gizi. Namun, nominal tersebut tidak memungkinkan memberikan susu kemasan sebagai menu tambahan.

Dia mengatakan menu susu kemasan dalam program makan bergizi gratis tidak begitu penting. Apalagi jika susu tersebut mengandung gula yang tinggi karena bisa memicu obesitas. Oleh karenanya, dia menyarankan untuk menggunakan susu sapi lokal atau susu kedelai.

Dia menambahkan dengan dana yang disiapkan pemerintah untuk makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun tidak cukup. Menurutnya, langkah realistisnya adalah dukungan keuangan daerah sesuai kemampuan APBD masing-masing.

“Maka yang paling realistis adalah fiskal bisa disampaikan ke kemampuan APBD daerah. Karena itu bisa jadi support paling relevan agar MBG bisa sampai ke masyarakat,” ujar dia.