Abadikini.com, JAKARTA – Penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dapat memengaruhi peta perpolitikan nasional. Hal ini disampaikan oleh Ardli Johan Kusuma, pakar ilmu politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Rabu (25/12/2024).

Menurut Ardli, keputusan KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka berpotensi memunculkan berbagai spekulasi, termasuk pandangan bahwa langkah tersebut memiliki nuansa politis. “Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan besar terkait kepentingan politis di balik penetapan ini, meskipun aspek hukumnya tetap harus dibuktikan di pengadilan,” ujarnya.

Ardli juga menilai, kasus ini dapat memperlebar jarak antara PDI Perjuangan dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Setelah peristiwa ini, hampir dapat dipastikan PDIP akan semakin menegaskan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” tambahnya.

KPK Tegaskan Penegakan Hukum Murni

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti dan menegaskan bahwa langkah ini adalah murni penegakan hukum.

Penetapan ini tertuang dalam dua surat perintah penyidikan (sprindik). Dalam Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Selain itu, berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, Hasto juga diduga menjadi tersangka dalam kasus perintangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Harun Masiku.

Dampak pada Konstelasi Politik

Penetapan Hasto sebagai tersangka diprediksi akan memengaruhi posisi politik PDIP di panggung nasional. Dengan semakin tegasnya PDIP berseberangan dengan pemerintahan Prabowo, dinamika perpolitikan nasional diperkirakan akan semakin dinamis menuju Pemilu 2029.

“Langkah ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam konfigurasi politik Indonesia, khususnya bagi PDIP yang akan lebih memfokuskan diri sebagai partai oposisi,” pungkas Ardli.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Hasto sebagai salah satu tokoh kunci dalam PDI Perjuangan sekaligus aktor penting dalam dinamika politik nasional. (Antara)