FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemberlakuan kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen masih ramai dikritik dan dihujat publik. Bukan hanya di masyarakat tetapi juga muncul di kalangan elite politik.

Terkait hal itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai bahwa kenaikan PPN tersebut semestinya tidak mengundang pihak mana pun untuk saling menyalahkan. Apalagi, PDI Perjuangan yang dari awal mendukung malah sekarang paling kritis dan meminta dibatalkan.

"Kenapa kebijakan ini diminta dibatalkan di saat sudah mau diimplementasikan? Apakah pada saat pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hal ini tidak terpikirkan?" tanya Saleh, melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id, Selasa (24/12/2024).

"Berpolitik itu mesti konsisten. Kalau dulu mendukung, ya sekarang mestinya juga mendukung. Kalau ada yang dinilai perlu diperbaiki, silakan ajak para pihak untuk mendiskusikannya. Cari solusi terbaik untuk kepentingan rakyat," kata Saleh.

"Kalau saya lihat, PDI Perjuangan ini tidak mau terlibat lagi. Itulah sebabnya mengkritik dan menolak. Ada kesan mencari simpati dan citra positif dari masyarakat," tuding Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.

Padahal, lanjuut Saleh, kebijakan ini dulu didukung. Bahkan, sudah diatur timeline untuk implementasinya. Nah, waktunya sudah tiba. Sebagai sebuah ketentuan UU, itu harus dilaksanakan. Presiden kan disumpah untuk menjalankan seluruh aturan per-UU.

"Kalau mau dibatalkan atau ditunda, UU-nya harus direvisi. Atau, bisa juga melalui judicial review ke MK. Silakan hakim yang menilai," sambungnya.

"Fraksi PAN juga menilai bahwa kebijakan ini berat. Tetapi sebagai bentuk ketaatan pada ketentuan UU negara, PAN tetap mendukung. Sembari dengan itu, dicari jalan yang dapat meringankan masyarakat," urai Saleh.

Dalam konteks ini, PDI Perjuangan diminta untuk ikut aturan yang ada. Jangan menimbulkan kesan mau benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Sikap seperti itu tidak baik dalam kehidupan sosial politik kita.

"Kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan politik. Apa pun keputusan politik yang diambil secara demokratis harus dihormati dan dijunjung tinggi," tutup legislator dari Dapil Sumut II itu. (sam/fajar)

"Kalau PDI Perjuangan berada pada posisi oposisi memang selalu begitu. Mereka tahan untuk mengeritik, bahkan sesuatu yang dulu adalah kebijakan mereka".