FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pembatalan pameran tunggal seniman Yos Suprapto oleh Galeri Nasional Indonesia, terus menuai kritik berbagai kalangan. Banyak pihak yang menyayangkan kejadian tersebut.

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tomagola mengkritik sikap Galeri Nasional Indonesia yang membatalkan pameran tunggal Yos Suprapto berjudul "Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan" yang seharusnya dibuka pada Kamis (19/12).

Thamrin menilai lukisan yang menyerupai Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu tidak melanggar etika dan masih relevan dengan isu pangan.

"Kalau saya lihat lukisan-lukisan yang ada, yang dibuat oleh Yos Suprapto itu, itu mengarahnya memang mempersoalkan etika negara yang paling mendasar, dan yang terutama mempersoalkan Jokowi, sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi, bahwa ada lukisan yang mengkritik praktik kekuasaan dari Yos, saya kira betul sekali, memang itu yang terjadi. Itu harus dikritik," kata Thamrin dalam diskusi bertajuk ‘Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).

Menurut Thamrin, masalah kelemahan pangan yang saat ini terjadi karena praktik kekuasaan dan hal itu digugat oleh Yos.

"Kita tahu semua, apalagi dengan tema tanah, kebangkitan tanah untuk ketahanan pangan, kita tahu semua bahwa sebenarnya ketahanan pangan di republik ini tidak atau sukar untuk ditegakkan, karena lemahnya komitmen dari pemerintah. Lemahnya komitmen dari pemerintah itu bisa terlihat dari maraknya impor barang-barang dari luar. Impor beras, impor gula, impor macam-macam yang sebenarnya kita punya. Dan itu impor semua. Jadi, sehingga kedaulatan untuk ditegakkan tidak ada. Karena tidak ada komitmen politik dari pemerintah," kata Thamrin.

Thamrin mengatakan Yos melihat fenomena bahwa ketahanan, kedaulatan pangan ini yang berurusan dalam kekuasaan negara tidak akan mungkin ditegakkan karena masalah negara sendiri. Thamrin juga mengkritisi penilaian kurator yang katanya ada dua lukisan yang sebenarnya lebih pantas disebut makian.

"Kalau saya ingat apa yang sudah dilakukan dalam pelanggaran etika konstitusional dan kemudian banyak pejabat tersandra oleh dosa-dosanya. Dan Jokowi memanfaatkan itu pada waktu dia masih presiden. Jadi, kalau ada pejabat yang tidak mengikuti dia, dia bilang ya saya tinggal bisikin polisi, saya tinggal bisikin KPK. Bisa presiden begitu? Dosa-dosa orang-orang itu digunakan sebagai alat untuk menekan. Nah cara menekan seperti itu adalah cara yang sangat sadis secara politik," jelas dia.

Dalam diskusi ini, hadir sebagai narasumber lainnya, yakni anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Kritikus Seni Bambang Budjono. (fajar)