Esposin, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan, beras khusus yang diproduksi di dalam negeri tidak dikenai PPN 12%.

"Oleh karena itu Presiden RI jelas keberpihakannya kepada masyarakat bawah dan menengah, maka yang hanya akan dikenakan PPN 12% itu hanya untuk barang-barang yang mewah saja termasuk soal beras yang ramai. Jadi beras premium dan medium tidak kena PPN 12%," ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/12/2024). 

Dia juga menegaskan beras khusus yang dikenai PPN 12% adalah beras yang tidak diproduksi di dalam negeri alias impor.  Contohnya beras yang diimpor dari Jepang seperti beras shirataki.

"Pendek kata yang pangan tidak ada yang kena PPN 12% dan untuk yang (diproduksi) di dalam negeri itu tidak ada yang kena kecuali ada beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti beras Jepang," kata Zulkifli sebagaimana dilansir Antara. 

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga menegaskan bahwa beras premium tidak kena PPN 12%. 

Kemudian beras khusus yang diproduksi di dalam negeri juga tidak terkena PPN 12%, karena pemerintah sedang mendorong produksi pangan dalam negeri.

"Jadi beras khusus yang diimpor kena PPN 12%," kata Arief Prasetyo Adi.

Sebagai informasi, pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% untuk tiga komoditas saat PPN 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Ketiga komoditas itu yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

Ketiga komoditas itu dinilai sangat diperlukan oleh masyarakat umum, sehingga Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas kenaikan tarif PPN yang bakal berlaku.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan itu merupakan komitmen Pemerintah dalam menyiapkan instrumen fiskal yang berpihak kepada masyarakat.