JAKARTA - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid angkat bicara soal pembatalan pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto bertajuk "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan" di Galeri Nasional.

Pemberedelan pameran lukisan ini menjadi sorotan publik. Terdapat lima lukisannya yang memancing kontroversi karena objek lukisan itu mirip Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Usman menilai, karya-karya Yos yang menjadi kontroversi itu ditangkap sebagai kritik terhadap negara yang seolah tak menjaga etika dalam mengelola tanah untuk masyarakat.

"Masyarakat tidak punya kedaulatan atas tanahnya itu. Nah, sampai di titik itu saya bisa mengerti kenapa ada yang resah dari unsur kekuasaan itu," kata Usman dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Desember.

Bagi Usman, lukisan milik Yos Suprapto ini menjadi semacam penjembatan atau lidah dari masyarakat yang hak-haknya terpinggirkan oleh pembangunan yang haus dengan tanah, lapar tanah, dan tidak ramah lingkungan.

"Nah sampai di titik ini, sebenarnya ekspresi artistiknya Yos bukan sekadar ekspresi keindahan seni, tapi sesuatu yang bersifat etik. Jadi bukan lagi artistik, bukan lagi estetik, tapi sudah masuk dalam dimensi etik dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat," terang Usman.

Dalam konsep hak asasi manusia, Usman menyebut karya seni dilindungi asas kebebasan artistik, asalkan tidak menyerang karakter manusia berdasarkan suku, ras agama, etnik, hingga gender.

Sehingga, mestinya hal itu sebenarnya jauh dari tindakan pemberedelan. Menurutnya, pemberedelan hanya terjadi di negara otoriter. Dalam banyak kasus, seperti di Indonesia di masa order baru, kebanyakan penyesoran hingga pemberedelan suatu kegiatan dilakukan karena alasan-alasan norma politik atau stabilitas politik.

"Jadi ketika kabar lukisan Mas Yos Suprapto diminta dicabut, maka saya langsung terbayang jangan-jangan ada kritik politik di dalamnya," ungkap Usman.

Lukisan karya Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” dihentikan oleh pihak Galeri Nasional Jakarta pada Kamis, 19 Desember. Pengunjung dilarang melihat pameran lukisan yang rencananya dibuka sebulan ke depan itu.

Yos menjelaskan, sebelum pameran batal digelar, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, sudah meminta lima lukisan Yos yang ditafsirkan mirip Jokowi, di antara 30 lukisan, untuk diturunkan.

Merasa keberatan, Yos berujar kalau kelimanya diturunkan, maka ia akan membatalkan pameran secara keseluruhan. Karyanya pun akan dibawa pulang ke Yogyakarta.

“Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” ujar Yos.

Sementara itu, Galeri Nasional Indonesia menjelaskan, penundaan diambil setelah kurator pameran, Suwarno Wisetrotomo, memilih mundur karena ketidaksepakatan antara kurator dan seniman.