Esposin, SOLO -- Hujan deras yang melanda Kota Solo pada Minggu (22/12/2024) siang hingga sore membuat puluhan rumah dan jalan di permukiman warga Kampung Sambirejo RW 001 Kelurahan/Kecamatan Banjarsari, yang berada tak jauh dari underpass Joglo, Solo, tergenang banjir. 

Ketua RW 001 Sambirejo, Agus Setyo Utomo, mengatakan banjir melanda RT 001, RT 002, dan RT 003 wilayah RW 001. Banjir tersebut mengakibatkan lebih dari 70 rumah dan jalan-jalan kampung terendam banjir setinggi betis orang dewasa.

Agus menerangkan banjir melanda wilayahnya sekitar pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB dan mulai surut setelah hujan mereda dan ada bantuan pompa air BPBD Solo.

"Saya tadi sempat nangis juga. Ealah angger udan kok mesti banjir. Kasur-kasur teles kebeh, dan barang-barang di rumah pada basah," kata dia saat ditemui Espos di kampung tersebut.

Dia menyebut pemicu banjir adalah pembangunan proyek underpass Joglo. Proyek tersebut membuat aliran air kampung terbendung atau buntu di area proyek. Agus berharap meskipun  proyek underpass Joglo dikabarkan segera rampung, persoalan banjir di wilayahnya diselesaikan terlebih dahulu.

"Saat ini ketakutan warga termasuk saya itu ya saat proyeknya rampung terus ditinggal begitu saja dan banjir ini terus terulang. Maka setelah [underpass] rampung persoalan banjir ini harus diselesaikan juga,"  kata dia.

Banjir sudah berulang kali terjadi di Sambirejo selama pembangunan underpass Joglo. Sebelumnya pada Jumat (6/12/2024), sekitar 10 rumah dan jalan di permukiman warga Kampung Sambirejo RW 001 juga terendam banjir. 

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.5 Jawa Tengah Balai Besar Pelaksana Jalan (BBPJN) Jateng-DIY, Emy Eko Setyowati, dalam jawaban tertulis merespons pertanyaan Espos, Rabu (11/12/2024) siang, mengatakan permasalahan banjir di kawasan simpang Joglo seperti yang terjadi di Kampung Sambirejo RW 001 tidak terselesaikan bila hanya dengan pekerjaan drainase pada paket pembangunan underpass Joglo.

Sebab, wilayah Joglo merupakan titik terendah. “Lokasi Simpang Joglo memang menjadi titik terendah sehingga harus didukung program penanganan lanjutan dari setiap pemilik kewenangan jalan baik di lingkup jalan provinsi, jalan kota maupun drainase di rumaja [ruang manfaat jalan] kereta api,” jelas dia.