Esposin, JAKARTA – Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan berlaku mulai Januari 2024 kini menjadi sorotan publik. Salah satu partai politik yang lantang untuk menolak pemberlakuan PPN 12 persen adalah PDI Perjuangan. Namun, sikap PDIP tersebut dianggap seperti lempar batu sembunyi tangan. 

Hal ini disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bahtra Banong, Sabtu (21/12/2024). Menurutnya, PDIP dinilai hanya mencari simpati rakyat dalam isu penerapan PPN 12 persen. Padahal aturan kenaikan PPN 12 persen merupakan usulan dari PDIP. 

"PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa mereka lah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu," kata Bahtra. 

Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12 persen pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa sikap PDIP saat ini yang memiliki sentimen negatif terhadap keputusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal kenaikan PPN merupakan hal yang tidak layak diperlihatkan kepada publik.

"Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak?” katanya yang dikutip dari Antara.

Menurut ia, PDIP seharusnya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo karena bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PPN 12 persen tersebut.

"Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP pada saat itu,” ujarnya.