Esposin, SOLO -- Ribuan eks anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang berasal dari Soloraya, Kedu Raya, dan Semarang Raya mengikuti Sosialisasi dan Deklarasi Puncak Pembubaran Organisasi Jemaah Islamiyah di Tirtonadi Convention Hall pada Sabtu (21/12/2024) sore.

Acara yang diikuti sedikitnya 1.400-an eks anggota JI baik secara luring dan daring tersebut menjadi wadah bagi mereka untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Sebelumnya sumpah setia sudah dilakukan oleh para pendiri dan pemimpin atau amir JI sebelumnya pada 30 Juni 2024 di Bogor, Jawa Barat.

Selain anggota eks JI, tampak hadir beberapa pejabat negara seperti Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Gubernur Lemhannas, Letjen TNI Eko Margiyono, dan Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Oka Prawira.

Selain itu, hadir pula Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror, Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Pol Eddy Hartono, serta beberapa pejabat tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Solo lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Densus 88, Irjen Pol Sentot Prasetyo mengungkapkan sosialisasi telah dilakukan di 21 wilayah di Indonesia, dengan beragam materi mulai dari penguatan nilai-nilai kebangsaan hingga kemandirian ekonomi. 

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 44 kegiatan sosialisasi dengan total peserta mencapai 7000-an eks anggota JI se-Indonesia.

“Sosialisasi dan deklarasi ini dari pagi hingga sekarang merupakan kegiatan sosialisasi yang terakhir, sehingga ini bisa dikatakan acara 45 dalam rangkaian tersebut. Dilakukan kepada semua eks anggota JI, hal ini semakin menerapkan kesan bahwa anggota JI telah benar-benar serius dan penuh kesadaran meninggalkan ideologi lama untuk menjadi bagian dari NKRI,” kata dia.

Sentot juga mengungkapkan bahwa hasil dari deklarasi juga mengubah ideologi atas 96 pondok pesantren (ponpes) yang terafiliasi dengan JI, dengan cara mengubah kurikulum menjadi sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag).

“Perubahan ini tidak hanya bersifat simbolis,” tegas dia.

Lebih lanjut, pihaknya telah membuat langkah nyata kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga dan sektor swasta untuk program pemberdayaan bagi eks anggota JI.

Di antaranya, kolaborasi dengan Kemenag dalam mengkaji dan merevisi kurikulum ponpes, kolaborasi Kementerian Sosial (Kemensos), PT Astra Internasional dan PT Panasonic dalam rangka menambah kompetensi dan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk membuat kelompok tani di Subang Jawa Barat (Jabar) dan wilayah lainnya.

“Langkah-langkah ini adalah awal perjalanan panjang dari integrasi sosial yang berhasil. Kami percaya dengan kolaborasi yang lebih luas dan dukungan dari semua pihak, eks anggota JI bisa menjadi produktif di masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa upaya deradikalisasi ini merupakan bentuk kerja keras BNPT, Densus 88, dan seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi.

“Ini adalah hasil dari pendekatan soft approach dan dialog yang panjang. Deklarasi ini membuktikan bahwa eks anggota JI telah berkomitmen untuk kembali dan bersama-sama membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata Jenderal Listyo.

Kapolri juga menekankan bahwa negara akan hadir untuk mendampingi proses reintegrasi eks anggota JI ke masyarakat. 

“Mari bersama-sama bekerja keras, saling mengingatkan, dan membangun Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik,” lanjutnya.

Deklarasi ini memberikan pesan penting bahwa setiap individu berhak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan berkontribusi bagi bangsa. 

“Ini adalah awal baru bagi para eks anggota JI. Mereka kembali dengan hati yang tulus untuk membangun negeri. Negara siap menyambut mereka dengan tangan terbuka,” pungkasnya.

Kepala BNPT, Irjen Pol Eddy Hartono menambahkan pemerintah akan memberikan pendampingan berupa pelatihan kewirausahaan, wawasan kebangsaan, dan pembinaan lainnya untuk membantu eks anggota JI hidup harmonis di tengah masyarakat majemuk. 

“Ini merupakan amanat undang-undang dan arahan Presiden Prabowo. Kami berkomitmen untuk memastikan para eks anggota JI dapat berkontribusi positif bagi bangsa,” kata Eddy.

Sementara itu, mantan Dewan Syuro JI, Aris Iswanto berharap adanya pendamping dari pemerintah selama proses integrasi berlangsung. 

Hal itu menurutnya akan mengantisipasi adanya bullying kepada para eks anggota JI.

“Secara keseluruhan yang kami minta dari dulu adalah pendampingan untuk proses integrasi ini. Yang kami minta betul supaya jangan sampai ada bullying. Kalau bullying nanti efeknya yang sudah yakin jadi buyar lagi, dan itu akan merugikan negara,” tutup dia.