Esposin, SOLO--Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025.
Kebutuhan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut akan diambilkan dari alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT). Penjelasan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Solo dari Fraksi PKS (FPKS), Sugeng Riyanto, saat diwawancara, Sabtu (21/12/2024).

"Solo belum ada anggaran untuk program makan bergizi gratis. Kan kemarin ada himbauan dari Kemendagri, tapi karena keterbatasan anggaran di Pemkot Solo, tidak ada alokasi anggaran ini," ujar dia. Sugeng mengatakan kebutuhan anggaran MBG akan menggunakan alokasi BTT.

Besaran BTT sendiri pada 2025 di angka Rp15 miliar. "BTT Solo hanya Rp15 miliar, itu bukan untuk penyertaan makan bergizi gratis saja. Tapi untuk keseluruhan. Tapi untuk program MBG yang dimulai awal 2025 ini yang memungkinkan ya ambil dari BTT ini," kata dia.
Tidak ada alokasi anggaran lain yang bisa digunakan untuk membantu pembiayaan program MBG di Solo. "Yang memungkinkan hanya dari situ.

Ini program pusat, sehingga pusat pula yang akan mencukupi anggaran. Tapi bila nanti memang kurang bisa pakai BTT," urai dia.

Sugeng berharap, bila memang terjadi kekurangan anggaran program makan bergizi gratis di Solo, tidak banyak. Sehingga kekurangan anggaran itu bisa dicuilkan dari BTT. 

"Gambaran kami kurangnya sedikit, tidak banyak, yang bisa sampai membebani APBD Solo tahun 2025," tutur dia.

Sugeng mencontohkan alokasi anggaran program MBG di Kabupaten Sukoharjo yang hanya Rp1,5 miliar. "Informasi yang saya dapat, di Sukoharjo anggaran MBG Rp1,5 miliar saja. Sehingga bila memang nanti Solo butuh tambahan anggaran untuk program ini tidak banyak," ujar dia.

Diberitakan Espos.id sebelumnya, progam MBG yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Januari 2025 mendatang belum masuk dalam RAPBD 2025 Kota Solo. Bappeda Solo masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan MBG dari Badan Gizi Nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Solo Sultan Nadjamuddin dalam diskusi dan konferensi pers bertajuk Sustainable Planet for Sustainable Living yang diselenggarakan Gita Pertiwi di Hotel Dana Solo, pada Kamis (12/12/2024). Sultan mengatakan, berdasarkan hasil diskusi bersama Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu di Bogor, pelaksanaan MBG akan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

“SPPG itu semacam UPTD yang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. SPPG terdiri dari manajer, akuntan, dan ahli gizi. Kemudian untuk pelaksana di lapangannya nantinya oleh koramil,” ujar Sultan.

Menurutnya, setiap koramil akan menyediakan lahan untuk dijadikan dapur umum. Diperkirakan, satu dapur umum dapat melayani 3.000-3.500 paket MBG. Adapun Pemkot Solo diminta untuk mendukung program MBG dengan menyediakan transportasi untuk pengantaran paket makanan dan dukungan anggaran jika dana yang tersedia tidak mencukupi.

“Tapi semua bentuk dukungan tersebut harus diserahkan ke SPPG atau bentuknya seperti skema hibah. Misalnya saja butuh kendaraan operasional MBG, maka Pemkot Solo perlu menyediakan mobil untuk diserahkan ke mereka,” imbuhnya.

Dukungan Pemkot Solo

“Saya belum tahu bahwa nominal MBG Rp10.000 itu sudah termasuk susu atau belum. Tapi yang jelas dengan nominal tersebut diterima di tempat. Namun mereka mengaku yakin bisa melaksanakan hal itu,” sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengestimasikan akan ada 17.000 lebih penerima paket MBG di Kota Solo. Dia memprediksi dengan kapasitas pelayanan satu dapur 3.000-3.500 paket, maka akan ada lebih dari lima dapur umum di Kota Solo.