FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengkritik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya tidak sesuai dengan kondisi hari ini.

“Mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Ganjar dikutip dari YouTube pribadinya, Jumat (20/12/2024).

Di sisi lain, mantan calon presiden itu mengakui pajak merupakan pendapatan negara. Bahkan, target tahun 2025 pendapatan negara didominasi pajak.

“Semuanya tahu melalui pajak. Negara mampu membiayai layanan publik, seperti pendidikan kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan,” ucapnya.

Menurutnya pajak mesti dikelola dengan baik. Jika tidak maka hanya jadi beban.

“Tanpa pajak yang dikelola secara bijak, negara akan bergantung pada utang atau sumber pendanaan tak berkelanjutan yang justru membebani masa depan di generasi mendatang,” jelasnya.

Karenanya Ganjar mengusulkan alternatif pendapatan negara. Tidak sekadar mengandalkan pajak.

Tapi hal tersebut, kata dia memang tidak mudah dan butuh dukungan dari semua pihak. Salah satunya, ia menyebut pajak kekayaan yang menarget mereka yang memiliki aset besar bisa menghasilkan kurang lebih Rp81,6 triliun.

“Ini mengurangi ketimpangan, tanpa membebani kelompok miskin. Lalu ada windfall tax dari sektor tambang dan
kelapa, dengan potensi yang kurang lebih ya kita bisalah dapat penerimaan negara Rp 300 triliun,” terang mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Selain itu, ia juga memaparkan sumber pendapatan lainnya selain pajak.

“Lalu ada pajak karbon yang tidak hanya mendatangkan pendapatan tetapi juga menyelamatkan lingkungan kita
kebijakan-kebijakan ini di samping meningkatkan penerimaan negara juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)