Esposin, SEMARANG -- Kontroversi seputar lomba tari di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang, pada Jumat-Minggu (20-22 Desember 2024), akhirnya mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, Agung Hariyadi, menegaskan bahwa acara tersebut tidak terkait dengan Pemprov Jateng dan belum mengantongi izin resmi.

"Informasinya memang ada izin dari aparat keamanan, tetapi event ini tidak mengajukan izin ke Pemprov Jateng. Tidak ada izin," ujar Agung kepada Espos, Jumat (20/12/2024).

Acara yang diselenggarakan oleh Semarang Economy Creative ini menggunakan nama Piala Gubernur Jateng tanpa koordinasi. Agung meminta pihak penyelenggara untuk lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan acara dan menegaskan bahwa Pemprov Jateng siap memberikan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran serupa di masa depan.

Ratusan Penari Cilik Protes di Kantor Gubernur

Sebelumnya, ratusan peserta lomba tari yang mayoritas terdiri dari anak-anak bersama orang tua dan pelatih sanggar mendatangi Kantor Gubernur Jateng, Jumat siang. Mereka memprotes pembatalan mendadak acara tersebut.

Para peserta yang telah mengenakan riasan dan kostum tari berkumpul di lobi Kantor Gubernur sekitar pukul 12.30 WIB, menuntut kejelasan penyelenggaraan acara.

Ketua panitia acara, Mei, mengakui bahwa izin acara dan penggunaan nama Piala Gubernur Jateng belum selesai. "Kami sudah mengajukan izin, tetapi mungkin karena akhir tahun, suratnya belum diproses," ungkapnya.

Pemprov Jateng Akan Berkoordinasi Lebih Lanjut

Meski demikian, Agung belum memastikan apakah Pemprov Jateng akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan transparansi dalam penyelenggaraan event yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait untuk menyikapi permasalahan ini," tambahnya.

Acara lomba tari ini menjadi sorotan publik karena melibatkan ratusan anak-anak yang telah mempersiapkan diri namun harus menghadapi pembatalan tanpa kejelasan. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi penyelenggara event untuk memastikan izin dan legalitas acara sebelum pelaksanaan.