Esposin, SOLO -- Anggaran Rp10.000 untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Solo, Jawa Tengah, ternyata hanya cukup untuk memberikan makanan bergizi tanpa susu kemasan sebagai menu tambahan. 

Hal itu disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Solo, Tommy Bagus Mahendra.

Dia menilai anggaran makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi masih bisa mencukupi standar kebutuhan gizi. Akan tetapi nominal tersebut tidak memungkinkan memberikan susu kemasan sebagai menu tambahan. 

Pernyataan itu disampaikan Tommy saat ditemui Espos seusai acara Pelatihan Juru Masak MBG di SMK Negeri 4 Solo, Kamis (19/12/2024). 

Dia mengatakan, berkaca pada uji coba makan bergizi gratis periode kedua di Solo, PPJI bisa menyediakan makanan dengan dana Rp10.000 yang memenuhi standar kebutuhan gizi. Dari anggaran tersebut mereka menyajikan makanan bergizi berisi nasi, sayur, lauk, dan buah, tidak termasuk susu.

“Kalau Rp10.000 dengan susu kan tidak mungkin, tidak bisa kami penuhi,” kata dia. 

Menurutnya, menu susu kemasan dalam program makan bergizi gratis tidak begitu penting. Apalagi jika susu tersebut mengandung gula yang tinggi karena bisa memicu obesitas. Oleh karenanya, dia menyarankan untuk menggunakan susu sapi lokal atau susu kedelai.

Dia menambahkan dengan dana yang disiapkan pemerintah untuk makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun tidak cukup. Menurutnya, langkah realistisnya adalah dukungan keuangan daerah sesuai kemampuan APBD masing-masing.

“Maka yang paling realistis adalah fiskal bisa disampaikan ke kemampuan APBD daerah. Karena itu bisa jadi support paling relevan agar MBG bisa sampai ke masyarakat,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggaran makan bergizi gratis belum masuk dalam RAPBD Solo 2025. Hal itu disebabkan Pemkot Solo belum menerima petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) soal teknis pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo tersebut. 

Tommy mengaku PPJI Solo belum mendapatkan petunjuk teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan waktu kurang dari satu bulan pelaksanaan, dia berharap ada pembicaraan yang lebih detail soal program unggulan tersebut. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PPJI Jawa Tengah, Lilik Agus Gunarto, juga mengatakan hal serupa. PPJI sudah diajak kerja sama oleh BGN, namun dia belum mengetahui seperti apa teknis pelaksanaannya. 

“BGN belum ada MoU dengan mana-mana. Termasuk teknisnya juga. Kemarin BGN bilang ada skema sewa dapur, tapi teknisnya nanti dilakukan katering atau UMKM belum ada,” kata dia.

Terpisah, Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan Pemkot Solo masih menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri soal peran daerah dalam program makan bergizi gratis. 

Pemkot, kata dia, belum dapat petunjuk dari Kemendagri soal teknis pelaksanaan MBG, termasuk apakah Pemkot perlu memberikan stimulus (bantuan anggaran) untuk program tersebut.

"Regulasi soal itu ada di Kemendagri. Maka waktu kami konsultasi itu, BTT [belanja tidak terduga] harus kami dua kali lipatkan. Tidak hanya untuk bencana, namun agar MBG bisa mencakup sasaran sesuai harapan Presiden," kata dia saat ditemui awak media seusai acara pelatihan juru masak MBG di SMKN 4 Solo.