Esposin, WONOGIRI — Ketua DPRD Wonogiri Sriyono berbeda pandangan dengan sejumlah politikus dan pimpinan partai politik di Kabupaten Wonogiri terkait wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh DPRD. Ia menilai pilkada oleh DPRD akan mengurangi kedaulatan rakyat dalam demokrasi.

Sriyono tidak memungkiri Pilkada secara langsung belum ideal dan masih ditemukan kecacatan. Misalnya, maraknya money politic dan biaya penyelenggaraan pemilihan yang tinggi.

Dia juga tidak menampik Pilkada langsung membutuhkan banyak tenaga untuk menang. Namun, bukan berarti solusi dari masalah itu dengan mengubah mekanisme Pilkada menjadi dipilih lewat DPRD.

”Kita harus akui memang Pilkada sekarang ada cacatnya. Ada money politic, iya. Tetapi bukan berarti diubah sistemnya, melainkan diperbaiki sistem yang ada. Pelanggaran-pelanggaran pemilihan dikurangi,” kata Sriyono saat diwawancarai Espos di Kantor DPRD Wonogiri, Jumat (20/12/2024).

Sriyono menjelaskan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, tingkat kompetisi dalam demokrasi tidak sebaik saat pilkada langsung. Pilkada lewat DPRD akan banyak menguntungkan parpol yang memiliki kursi mayoritas di lembaga tersebut.

Akhirnya, calon yang diajukan parpol pemenang sudah hampir pasti menang Pilkada. Padahal belum tentu calon yang diajukan itu berkualitas atau diinginkan masyarakat.

Menurut dia, pilkada lewat DPRD tidak akan mendewasakan demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, hal itu akan membuat kualitas demokrasi mundur karena tidak melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih pemimpinnya sendiri. 

Pada kenyataannya, banyak daerah-daerah yang maju dan berkembang karena dipimpin kepala daerah hasil dari pemilihan langsung, salah satunya Kabupaten Wonogiri. Maka, dia berpandangan Pilkada lewat DPRD bukan opsi terbaik untuk memperbaiki demokrasi.

Sriyono justru ingin Pilkada berjalan seperti sekarang ini dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Dengan begitu, kedaulatan rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya tidak dipangkas. 

“Kalau [biaya Pilkada langsung] mahal, iya. Tetapi jangan kemudian memangkas kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Saya pikir ini [Pilkada langsung] pilihan bagus untuk sistem demokrasi yang sekarang,” ucap politikus PDIP itu.

Parpol Sambut Positif

Sebelumnya, wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi melalui DPRD disambut positif partai-partai politik di Kabupaten Wonogiri.  

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Wonogiri, Suryo Suminto, mengatakan Pilkada lewat DPRD akan meminimalkan biaya politik yang selama ini sangat tinggi. Negara maupun peserta tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi hanya untuk memilih pemimpin daerah. 

Pilkada dengan dipilih DPRD tak akan menimbulkan ekses konflik sosial. Pada Pilkada langsung, kerap ditemui perpecahan warga akibat perbedaan pilihan calon kepala daerah. Bahkan kadang berujung kekerasan yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi.

”Saya malah setuju kalau Pilkada itu lewat DPRD. Selama undang-undangnya jelas, saya pikir itu tidak akan menjadi masalah,” kata Suryo. 

Hal yang disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Wonogiri, Bondan Sejiwan Boma Aji. Bondan tidak setuju dengan pandangan yang menyebut Pilkada melalui DPRD berarti mengurangi hak politik setiap warga.

Sebab rakyat telah mengamanatkan suaranya pada wakil rakyat di lembaga legislatif. Artinya suara masyarakat itu tidak hilang. Melainkan diwakilkan oleh anggota DPRD yang telah dipilih konstituen saat pemilihan legislatif.

Dia juga tidak khawatir jika Pilkada lewat DPRD pemenangnya hanya akan dimonopoli oleh partai pemenang. Sebab bisa saja antarpartai nonpemenang pada Pemilu bisa berkoalisi melawan calon kepala daerah yang diusung partai pemenang.

Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, juga tidak sepakat dengan pandangan yang menyebut Pilkada lewat DPRD akan menurunkan kualitas demokrasi. Pada kenyataannya, demokrasi yang berjalan saat ini dengan Pilkada langsung tidak bisa dikatakan berkualitas. Sebaliknya, Pilkada langsung yang sudah dijalankan sejak 2005 menghilangkan substansi demokrasi.