Esposin, SOLO -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Solo, Tommy Bagus Mahendra, menilai anggaran makan bergizi gratis (MBG) Rp10.000 per porsi masih bisa mencukupi standar kebutuhan gizi. Akan tetapi dengan nominal tersebut tidak memungkinkan untuk mendapatkan susu kemasan sebagai menu tambahan.

Hal itu disampaikan Tommy saat ditemui Espos seusai acara Pelatihan Juru Masak MBG di SMK Negeri 4 Solo, Kamis (19/12/2024). Dia mengatakan berkaca pada uji coba MBG periode kedua di Solo, PPJI bisa menyediakan makanan senilai Rp10.000 dengan standar kebutuhan gizi yang berisi nasi, sayur, lauk, dan buah, tapi tidak termasuk susu.

“Kalau Rp10.000 dengan susu kan tidak mungkin, tidak bisa kami penuhi,” kata dia. Menurutnya, menu susu kemasan dalam MBG tidak begitu penting apabila susu tersebut mengandung gula yang cukup tinggi karena bisa memicu obesitas. Oleh karenanya, dia menyarankan untuk menggunakan susu sapi lokal atau susu kedelai.

Dia menambahkan dengan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk MBG senilai Rp71 triliun tidak cukup. Menurutnya, langkah realistisnya adalah perlu dukungan keuangan daerah sesuai kemampuan APBD masing-masing.

“Maka yang paling realistis adalah fiskal bisa disampaikan ke kemampuan APBD daerah. Karena itu bisa jadi support paling relevan agar MBG bisa sampai ke masyarakat,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, anggaran MBG belum masuk dalam RAPBD Solo 2025. Hal itu disebabkan Pemkot Solo belum menerima petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) soal teknis pelaksanaan MBG.

Ditanya apakah PPJI sudah menerima petunjuk teknis soal MBG, Tommy menjawab belum. Dengan waktu kurang dari satu bulan pelaksanaan, dia berharap ada pembicaraan yang lebih detail soal MBG.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PPJI Jawa Tengah, Lilik Agus Gunarto, juga mengatakan hal serupa. PPJI sudah diajak kerja sama oleh BGN, namun teknis pelaksanaannya seperti apa dia belum mengetahuinya.

“BGN belum ada MoU dengan mana-mana. Termasuk teknisnya juga. Kemarin BGN bilang ada skema sewa dapur, tapi teknisnya nanti dilakukan katering atau UMKM belum ada,” kata dia.

Terpisah, Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan Pemkot Solo masih menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri soal peran daerah dalam program MBG. Pemkot, kata dia, belum dapat petunjuk dari Kemendagri soal teknis pelaksanaan MBG, termasuk apakah Pemkot perlu memberikan stimulus (bantuan anggaran) untuk program tersebut.

"Regulasi soal itu ada di Kemendagri. Maka waktu kami konsultasi itu, BTT [belanja tidak terduga] harus kami dua kali lipatkan. Tidak hanya untuk bencana, namun agar MBG bisa mencakup sasaran sesuai harapan Presiden," kata dia saat ditemui awak media seusai acara pelatihan juru masak MBG di SMKN 4 Solo.

Ditanya berapa BTT yang dianggarkan Pemkot Solo pada 2025, Teguh enggan menjawab. "Aku urung nginguk [saya belum melihat]," jawab dia.