Esposin, SOLO — Catatan debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta masalah besaran pendapatan, masih menjadi tantangan pemanfaatan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa keringanan angsuran pembiayaan perumahan pekerja. 

Diketahui saya ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki program MLT yang mencakup beberapa jenis. Pertama adalah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK). 

Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan beberapa bank guna meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Salah satunya malalui manfaat untuk memudahkan pekerjaan dalam mendapatkan rumah atau renovasi rumah melalui pembiayaan di bank. Melalui MLT tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan subsidi bunga pembiayaan. 

Namun sejauh ini, khususnya di Solo, program tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh peserta atau pekerja. Menurut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, Teguh Wiyono, sejauh ini baru ada tujuh peserta yang mengakses MLT.  Dia mengatakan ada beberapa tantangan yang menyebabkan program tersebut belum banyak dimanfaatkan. 

"Kendala kenapa belum banyak yang memanfaatkan,  kebanyakan [pemohon] terkendala BI Checking [SLIK]. Pinjaman online atau paylater jadi kendala terbesar bari masyarakat pekerja saat mengajukan," jelas dia.

Untuk itu dia berharap masyarakat bisa lebih waspada ketika memanfaatkan layanan pinjaman online ataupun paylater. Jangan sampai memiliki catatan buruk karena terganjal pinjaman online maupun paylater. 

Kendala berikutnya adalah besaran upah atau pendapatan pekerja yang masih dinilai kurang untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Meski begitu hal itu sebenarnya masih bisa disiasati dengan mencantumkan pendapatan suami atau istri (double income).