Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Eropa membuka proses investigasi formal terhadap perusahaan media sosial TikTok. Apa alasannya?

Uni Eropa menilai TikTok gagal membatasi campur tangan dalam pemilihan umum, terutama dalam pemungutan suara presiden Rumania bulan lalu.

Badan eksekutif Uni Eropa mengatakan mereka akan meminta informasi dan menyelidiki kebijakan TikTok mengenai iklan politik dan konten politik berbayar serta sistem TikTok untuk menghasilkan rekomendasi dan risiko manipulasi.

Pada 5 Desember, Komisi Eropa juga memerintahkan TikTok untuk membekukan data yang terkait dengan pemilihan presiden Rumania di bawah Undang-Undang Layanan Digital (DSA) yang mengatur bagaimana perusahaan-perusahaan media sosial terbesar di dunia beroperasi di Eropa.

Pengadilan tinggi Rumania kemudian membatalkan pemilihan presiden setelah mencuat tuduhan campur tangan Rusia dan kemenangan Calin Georgescu, seorang ultranasionalis pro-Rusia, pada putaran pertama.

Pembukaan proses investigasi formal pada Selasa (17/12) memberi wewenang kepada Komisi Uni Eropa untuk mengambil langkah penegakan hukum lebih lanjut dan menerima komitmen yang dibuat oleh TikTok. Tidak ada tenggat waktu khusus untuk menyelesaikan proses ini.

TikTok yang dimiliki oleh Bytedance dari China mengatakan bahwa mereka telah melindungi integritas platformnya melalui lebih dari 150 pemilihan umum di seluruh dunia dan telah memberikan informasi yang luas kepada Komisi Eropa mengenai upayanya.

Mereka menambahkan bahwa mereka tidak menerima iklan politik berbayar dan secara proaktif menghapus konten yang melanggar kebijakan mereka tentang informasi yang salah dan ujaran kebencian.

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan investigasi baru ini dilakukan setelah adanya indikasi serius bahwa aktor-aktor asing ikut campur dalam pemilihan presiden Rumania.

"Kita harus melindungi demokrasi kita dari segala bentuk campur tangan asing. Setiap kali kami mencurigai adanya campur tangan seperti itu, terutama selama pemilihan umum, kami harus bertindak cepat dan tegas," katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN.

Komisi juga menyadari adanya risiko campur tangan dalam pemilihan parlemen Jerman pada Februari dan pemilihan presiden di Kroasia yang akan dimulai pada tanggal 29 Desember.

(lom/dmi)

[Gambas:Video CNN]