Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemecatan keanggotaan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tidak akan membuat kiprah politik ketiganya meredup.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya oleh PDID justrru merugikan partai berlambang banteng moncong putih itu sendiri.

Hal ini lantaran Gibran saat ini sedang mengemban tugas sebagai wakil presiden dan Bobby Nasution baru saja terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara.

⁠"Jelas yang merugi adalah PDIP karena Gibran saat ini menjabat Wapres, Bobby Gubernur terpilih dan Jokowi Presiden ke-7 yang masih sangat berpengaruh bahkan dukungan publik pada dirinya masih sangat besar sekali," kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/12/2024).

"Salah satu indikatornya mayoritas calon kepala daerah yang didukung beliau berhasi memenangkan kontestasi, bahkan terus menerus tak henti masyarakat menemui Jokowi di kediamannya di Solo baik secara individu maupun berkelompok ini khan luar biasa sekali," imbuhnya.

Semar juga menyinggung kiprah Jokowi dan keluarganya yang menurutnya telah berhasil mendongkrak suara PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dalam beberapa pemilu di Indonesia yang sebelumnya sulit dicapai.

"⁠Sudah terbukti, sejak kali pertama pemilu presiden dilakukan secara langsung di tahun 2004 PDIP selalu gagal dalam kontestasi pilpres tersebut dan baru berhasil setelah adanya sosok Jokowi yang membuat Kemenangan PDIP dua kali berturut-turut baik pilpres maupun pileg," ujarnya.

"Dengan begitu dapat diartikan Jokowi lah yang membuat PDIP berhasil merebut kekuasaan politik," lanjut aktivis 98 itu.

Dia juga yakin semua partai politik saat ini berharap Jokowi dan keluarganya bisa bergabung usai dipecat dari PDI Perjuangan, karena animo publik yang masih sangat tinggi pada presiden ketujuh tersebut.

"⁠Banyak sekali yang siap menampung Jokowi, Gibran dan Bobby secara politik karena mereka memiliki kekuatan politik yang sangat diperhitungkan dengan dukungan masyarakat yang masih cukup luas dan besar sehingga akan membawa keuntungan bagi partai politik yang dapat meminangnya, yang patut dipertanyakan itu alasan pemecatan karena Jokowi intervensi MK ini tuduhan serius yang harus dibuktikan karena kami meyakini Jokowi tak akan melakukannya," ujarnya.

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) sejak hari ini, Senin 16 Desember 2024.

Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Khomarudin Watubun melalui video yang di terima Tribunnews, pada Senin (16/12/2024).

Dalam video itu, Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.

"Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia," kata Komarudin.

"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut," sambung dia.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri usai memberikan pengarahan tertutup dalam rapat koordinasi dengan Badan Saksi Pusat Nasional (BSPN) dan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Dalam hal ini Komar juga mengumumkan jika menantu Jokowi, yanki Bobby Nasution juga telah dipecat.

Dia mengatakan, pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.

Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.

"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," katanya.