Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal dugaan persekongkolan dalam tender pengadaan Electric Multiple Unit (EMU) atau rangkaian kereta listrik untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang diungkap KPPU.

Erick menyatakan bakal melakukan investigasi terkait dugaan ini. Kendati demikian, ia memastikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Whoosh tidak terlibat dalam dugaan fraud atau penyelewengan tersebut.

Ia menjelaskan proses tender, yang melibatkan skema business-to-business (B2B) dan government-to-government (G2G) memiliki konsekuensi hukum. Sehingga, jika terjadi praktik penyelewengan maka akan dikenakan sanksi pidana.

"Tergantung. Kan itu ada G2G-nya, ada B2B-nya. Kalau KCIC-nya saya yakin tidak menyalahgunakan proses tender. Apalagi dengan di awal-awal saya menjabat di tahun 2019, program prioritas pembenaran daripada kereta cepat, saya coba cek langsung," ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

"Tetapi kalau masalah antara vendornya, itu kan perlu dipelajarin. Karena pasti ada payung hukumnya, karena ini ada G2G-nya," imbuhnya.

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini Kereta Cepat Whoosh sudah sangat sukses. Kereta berkecepatan maksimal 350 km/h itu juga dipercaya bakal mencapai titik break-event point pada 2025 sesuai dengan studi yang telah dilakukan.

Erick juga mengaku telah menginstruksikan Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Robertus Billitea untuk melakukan investigasi dan mempelajari lebih jauh dugaan yang dimaksud.

"Saya tidak mau bicara lebih detail, karena ini nanti saya sudah minta Pak Robert Billitea untuk mempelajari isunya apa. Saya kemarin hadir di acara KPPU dan saya sudah minta seluruh BUMN compliance untuk mengikuti peraturan KPPU setelah undang-undang," ujarnya.

"Tapi kembali tadi, yang di bawahnya itu kan kita mesti deteksi ulang. Apakah ini ada payung G2G, ada juga persamaan daripada teknologi dan lain-lain yang sedang dicek," kata Erick lebih lanjut.

KPPU menemukan dugaan persekongkolan. Dugaan mereka tuangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan disampaikan pada sidang perdana perkara Nomor 14/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Transportasi Darat untuk Pemasokan EMU pada Proyek Jakarta Bandung High Speed Railways Project.

"Dalam LDP-nya, investigator menduga telah terjadi persekongkolan dalam pemasokan unit kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung tersebut," tulis KPPU dalam keterangan resmi.

LDP dibacakan pada Jumat, 13 Desember 2024 di hadapan Majelis Komisi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Aru Armando bersama Anggota Majelis Komisi Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean dan dilaksanakan di kantor KPPU Jakarta.

Setelah mendengarkan paparan Investigator, Majelis Komisi memberikan kesempatan bagi terlapor untuk menyampaikan tanggapan pada sidang berikutnya yakni 7 Januari 2025 dengan Agenda Tanggapan Terlapor Terhadap LDP dan Pemeriksaan Alat Bukti/Dokumen.

(del/agt)