Esposin, SOLO -- Pemecatan Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dinilai merupakan langkah strategis bagi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk bersiap menghadapi Pemilu dan Pilpres 2029.

Seperti diketahui, PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby melalui surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Surat keputusan pemecatan itu berlaku per Sabtu (14/12/2024).

Pengamat Politik UNS Solo, Moh Abdul Hakim, mengatakan pemecatan Jokowi dan keluarganya bakal memberikan efek positif bagi PDIP. "Efek positif pemecatan Pak Jokowi, Gibran dan Bobby, mempertebal rasa militansi di antara para pendukung dan kader militan PDIP," ujarnya saat diwawancarai Espos, Selasa (17/12/2024).

Pendukung dan kader militan PDIP, menurut dia, jumlahnya lebih kurang 16 persen berdasarkan perolehan suara nasional saat Pilpres 2024. PDIP ingin merawat modal suara itu agar bisa berkembang menuju Pemilu 2029.

"Ini bisa dibaca sebagai usaha PDIP untuk merawat 16 persen suara nasional yang kemarin didapatkan. Jadi saya melihat ini sebagai langkah strategis dari PDIP untuk membuat garis batas dengan Jokowi," tutur dia.

Tidak sekadar garis pembatas, Abdul Hakim menangkap sinyal PDIP ingin membuat garis api dengan Jokowi. Maksudnya sebuah garis batas yang tidak bisa saling menyeberang di antara para pendukungnya.

"DPP PDIP ingin mempertegas atau membuat garis api antara kubu Jokowi dan kubu PDIP, di masing-masing sisi. Garis api istilah yang pas," kata dia. Mengenai pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDIP, Abdul Hakim mengaku tak terkejut.

Sebab konflik antara PDIP dengan keluarga Jokowi telah berlangsung cukup lama dan semakin meruncing. "Pemecatan ini karena memang ada konflik, sehingga ini tidak mengejutkan sama sekali," ungkap dia.

Di sisi lain, Abdul Hakim melihat PDIP juga dirugikan atas kebijakan memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby. Kerugian itu yaitu terputusnya ikatan historis dan sambungan komunikasi partai itu dengan keluarga Jokowi.

"Potensi untuk rekonsiliasi jadi semakin kompleks dan berliku. Setidaknya selama PDIP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto," terang dia.