Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema penyaluran subsidi energi untuk LPG 3 kilogram (kg) tidak akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Upaya mendukung kebijakan Pemerintah mewujudkan subsidi tepat LPG 3Kg terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, diantaranya dengan terus mendata pengguna LPG 3Kg dengan sistem digital Merchant Application Pertamina (MAP), yang digunakan di seluruh pangkalan LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

Hingga akhir November 2024, sebanyak 57 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar di sistem MAP.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari,  menjelaskan upaya pendataan ini sangat penting untuk memastikan subsidi diberikan tepat sasaran.

"Dengan tercatatnya pengguna secara digital, memudahkan kami untuk mengetahui siapa saja pengguna LPG 3 kg hingga berapa kebutuhannya,"jelas Heppy dalam keterangannya, Senin (20/12/2024).

Saat ini, LPG 3 kg diperuntukkan untuk empat sektor pengguna utama, yaitu rumah tangga, usaha kecil, petani sasaran dan nelayan.

Dari seluruh sektor tersebut, rumah tangga mendominasi penggunaan LPG 3 kg dengan kontribusi sebesar 85 persen sementara 14%  sisanya oleh digunakan Usaha Mikro.

“Jumlah konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari hingga November 2024, ini menandakan bahwa masyarakat sudah banyak yang melakukan pendaftaran pembelian LPG 3Kg di pangkalan,” ungkap Heppy.

Data yang tercatat melalui MAP juga memungkinkan Pertamina Patra Niaga untuk memonitor distribusi dan kebutuhan LPG 3 kg di seluruh Indonesia dengan lebih akurat.

“Dari data pangkalan ini kami juga dapat melihat berapa rata rata pembelian LPG 3Kg per keluarga di setiap bulan, data ini membantu kita melihat jumlah kewajaran pembelian dan rata rata penggunaan LPG 3Kg,” jelas Heppy.

Upaya digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran subsidi dan mengurangi potensi penyalahgunaan distribusi.