Bagi Listya, warga Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, kabar pemerintah pusat hanya akan memberikan subsidi untuk dua koridor Batik Solo Trans (BST) pada 2025 bagaikan mimpi buruk pada siang bolong. 

Dua koridor yang mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat adalah koridor 1 dengan trayek Terminal Palur—Bandara Adi Soemarmo dan koridor 5 dengan trayek Terminal Kartasura—Bekonang.

Selama ini, untuk aktivitas berangkat dan pulang kerja, dia mengandalkan BST koridor 4 dengan trayek Terminal Kartasura—Terminal Tirtonadi—Terminal Palur. 

Bagi warga yang berdomisili di Kecamatan Banjarsari dan bekerja di wilayah Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Solo ini, BST koridor 4 menjadi jawaban atas kebutuhan sarana transportasi umum murah, aman, dan nyaman.

Dari rumahnya, dia cukup berjalan kaki sejauh kurang lebih 400 meter menuju halte BST terdekat. Kemudian, saat pulang bekerja, dia cukup mencegat BST di halte di depan tempat kerjanya. Praktis dan menyehatkan.

Saya dan pengguna BST lainnya juga sedih sekaligus waswas dengan nasib empat koridor BST lainnya. Masih ada empat koridor yang rencananya tidak lagi mendapatkan subsidi dari Kementerian Perhubungan,  yaitu koridor 2, koridor 3, koridor 4, dan koridor 6. 

Bagaimana nasib empat koridor ini? Ini baru bicara BST, belum nasib feeder atau angkutan penumpang. Jika pemerintah pusat hanya memberikan subsidi untuk dua koridor BST, lalu bagaimana nasib feeder?

Bila sampai empat koridor dan feeder menghilang tentu bakal jadi mimpi buruk bagi warga Kota Solo. Sistem transportasi massal yang mulai tertata bakal mengalami kemunduran dan masyarakat kembali harus menikmati transportasi umum dengan pelayanan seadanya.

Sekadar flashback, Kementerian Perhubungan telah menjalankan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau buy the service dengan nama Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman, dan Nyaman (TEMAN)  Bus di 10 Kota sejak 2020, salah satunya di Kota Solo dengan layanan BST.

BST di Kota Solo memiliki enam koridor utama dengan 116 bus dan enam koridor angkutan penumpang dengan 111 minibus. Sejak Januari 2024, tiga koridor angkutan pengumpan dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Solo.

Sebetulnya 90% wilayah Solo telah tercakup layanan BST. Transformasi angkutan umum diselenggarakan dengan menyasar kelembagaan, penataan jaringan, infrastruktur, pendanaan, manajemen permintaan, dan transportas.

Selama ini layanan BST di Kota Solo telah menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat baik. BST juga berada di tiga besar load factor tertinggi di Indonesia.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mencatat tiga kota dengan load factor tertinggi yaitu Surabaya (50,63%), Bandung (35,17%), dan Solo ( 28,98%). Load factor dihitung berdasarkan ritase realisasi yang dijalankan. 

Survei kepuasan terhadap pelanggan dilaksanakan pada periode 1 Mei 2023 hingga 8 Juni 2023 dengan responden survei adalah penumpang angkutan buy the service sebanyak 20.735 responden.

Survei kepuasan pelanggan adalah metode untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, dalam hal ini penumpang, mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan layanan TEMAN Bus.

Hasil survei menunjukkan rata-rata nilai kepuasan pelanggan buy the service di 10 kota adalah 4,62. Dibandingkan dengan skala kepuasan maksimal 5.00, angka 4.62 telah menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat baik.

Dari sepuluh kota layanan program buy the service, tujuh kota di antaranya (Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, Banjarmasin) melewati batas rata-rata nilai kepuasan pelanggan.

Kota dengan nilai kepuasan tertinggi adalah Banjarmasin dengan capaian nilai 4,72. Sedangkan tiga kota yang masih berada di bawah rata-rata adalah Surabaya, Banyumas, dan Bandung.

Responden yang memiliki sepeda motor beralih menggunakan TEMAN Bus pada 2022 sebesar 61% dan meningkat 72% pada 2023. Responden yang memiliki mobil beralih ke TEMAN Bus pada 2022 sebanyak 5% dan meningkat menjadi 23% pada 2023.

Setelah adanya layanan buy the service, kelompok responden dengan beban biaya transportasi yang lebih dari Rp200.000 secara ekonomi merasakan efisiensi biaya/penghematan biaya transportasi sebesar 9,72%.

Ketika melihat hasil survei ini, seharusnya pemerintah tidak menghentikan begitu saja pemberian subsidi. Untuk mengajak masyarakat langsung beralih ke transportasi umum dalam mobilitas harian tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Matinya transportasi umum bakal menimbulkan rentetan dampak negatif untuk kita semua, mulai dari  peningkatan populasi kendaraan pribadi di jalan, angka kecelakaan lalu lintas meningkat, polusi udara meningkat, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM meningkat, anggaran pemeliharaan jalan meningkat, dan sebagainya.

Saya berharap pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menata sistem transportasi umum di Indonesia, termasuk di Kota Solo. Tidak serta-merta mencabut pemberian subsidi tanpa ada pendampingan terlebih dahulu. Ibarat sedang melatih anak berjalan, tentu harus sabar mendampingi sampai benar-benar bisa berdiri tegak dengan kaki sendiri.

Saya jadi bertanya bagaimana komitmen pemerintah dalam pemberian subsidi untuk menata transportasi umum di daerah termasuk di Kota Solo ini? Apakah subsidi ini hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu? 

Jika memang iya, hendaknya operator BST juga harus mengetahui jangka waktu subsidi tersebut agar operator bisa mempersiapkan diri sebelum disapih pemerintah pusat.

Dalam upaya menyapih pelan-pelan dari subsidi, pemerintah dan operator bisa menggandeng pihak swasta untuk ikut berandil dalam pembiayaan transportasi umum. 

Saya melihat hal ini sudah dilakukan di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Tokyo, dan Jakarta. Badan sarana transportasi umum berubah menjadi papan reklame berjalan.

Alternatif lain yang lebih ekstrem adalah mengadopsi cara yang ditempuh pemerintah Jepang dan Singapura, yaitu memaksa seluruh warga mau tidak mau menggunakan transportasi umum untuk menunjang mobilitas mereka. 

Pemaksaan ini bisa dimulai dengan tidak memberikan kemudahan dalam kepemilikan kendaraan pribadi, membatasi umur kendaraan pribadi di jalanan, menerapkan tarif parkir tinggi untuk kendaraan pribadi, hingga tidak boleh parkir sembarangan.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 14 Desember 2024. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)