Esposin, SOLO -- Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyebut wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto kepada ketua umum partai politik (parpol) baru-baru ini merupakan pengalihan isu semata.

“Itu kan justru membuat kegaduhan. Duitnya 2025 belum ada. Pengalihan isu, akhirnya orang meributkan itu. Program sesungguhnya [program unggulan Presiden Prabowo Subianto] belum tentu jalan,” jelas Teguh saat ditemui Espos di Kecamatan Laweyan, Solo, Senin (16/12/2024) pagi.

Teguh Prakosa tidak banyak mengomentari usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih oleh DPRD. “Tidak perlu ditanggapi,” jelas Wali Kota Solo.

Diberitakan Espos sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang menurutnya mahal dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Karena itulah ia mewacanakan agar kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan oleh DPRD.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam. Prabowo mengatakan Indonesia tidak boleh malu mengakui kemungkinan sistem politik di Tanah Air terlalu mahal. 

Menurut Prabowo, wajah-wajah calon kepala daerah yang menang pun terlihat lesu karena mahalnya biaya politik. Ia mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun rupiah dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," selorohnya. 

Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

Dia meminta para politikus untuk tidak terlalu mendengarkan saran-saran konsultan asing yang biasanya salah satu contohnya menyarankan agar penyelenggaraan pilkada dilakukan berbulan-bulan.