Harianjogja.com, JOGJA—Direktur Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), Fadl Abdulghani, mengatakan organisasi tersebut telah mendokumentasikan lebih dari 6.000 petugas rezim yang terlibat dalam kejahatan perang di bawah rezim Bashar al-Assad.

Dalam wawancara dengan Anadolu yang dilaporkan pada Kamis, Abdulghani menyerukan penuntutan terhadap semua pihak yang terlibat, serta mendesak pemerintahan baru Suriah untuk segera membentuk pengadilan nasional untuk tujuan tersebut.

Ia memperingatkan bahwa tanpa keadilan, kemarahan dapat memicu balas dendam dari keluarga korban. "Assad dan para perwira seniornya harus dihadapkan pada peradilan,” kata Abdulghani.

Jika keadilan ditegakkan, lanjutnya, rakyat Suriah akan berkontribusi untuk membangun kembali negara. Ia menekankan perlunya dukungan internasional, termasuk keahlian dan bantuan finansial untuk membangun sistem peradilan yang independen di Suriah.

Abdulghani juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di tempat penahanan, dan menyampaikan bahwa SNHR telah mengumpulkan bukti lebih dari 200.000 kematian yang terjadi atas perintah Assad.

"Para korban ini harus mendapatkan kompensasi dan semua pelaku harus dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.

Direktur tersebut menyerukan persatuan di kalangan rakyat Suriah dan menekankan perlunya Suriah yang demokratis, seperti negara-negara lain yang menjamin hak-hak warganya.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara tetangga, terutama Turki, Yordania, dan Lebanon, atas dukungan mereka. Bashar al-Assad, pemimpin Suriah selama 24 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus, mengakhiri kekuasaan Partai Ba'ath yang telah berkuasa sejak 1963.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara