Esposin, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan fasilitas produksi atau pabrik sigaret kretek tangan (SKT) milik PT HM Sampoerna Tbk yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan total investasi US$42 juta atau Rp630 miliar.

Fasilitas produksi rokok yang diresmikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada 13 Desember 2024 tersebut bisa menyerap tenaga kerja (naker) hingga 3.500 orang.

"Penciptaan lapangan pekerjaan adalah prioritas utama pemerintah. Kami di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, bertugas mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk industrialisasi. Tapi ujung dari ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” kata Menteri Rosan dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (14/12/2024) seperti dilansir Antaranews.

Menteri Rosan mengatakan keberadaan pabrik baru tersebut memberikan multiplier effect yang besar bagi para petani cengkeh, tembakau, serta vendor yang telah diajak bekerja sama. Dirinya optimistis kehadiran fasilitas produksi SKT itu mampu mendorong ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi mengungkapkan investasi yang dilakukan pihaknya tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan.

“Kami bangga Sampoerna dapat menjadi wadah berkarya bagi puluhan ribu pelinting SKT, yang didominasi oleh perempuan-perempuan hebat dengan mayoritas mengemban peran ganda sebagai tulang punggung keluarga,” kata Ivan.

Adapun Philip Morris International (PMI) sebagai induk perusahaan PT HM Sampoerna Tbk telah berinvestasi sejak 2005, dengan nilai realisasi selama periode 2005–2023 sebesar 6,4 miliar dolar AS atau Rp103 triliun.

Sampai saat ini perusahaan tersebut telah mempekerjakan lebih dari 90.000 karyawan yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Barat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi provinsi Jawa Timur pada triwulan III atau Januari-September 2024 sebesar Rp111,4 triliun dan menempati posisi tiga besar realisasi investasi di Indonesia.

Sedangkan Jawa Tengah pada periode yang sama sebesar Rp26,1 triliun, serta menempati posisi sembilan besar realisasi investasi di Indonesia.

Komoditas Strategis

Sebelumnya, Rosan Roeslani mengatakan 28 komoditas unggulan Indonesia mampu menghadirkan potensi ekonomi mencapai US$618 miliar serta potensi nilai ekspor mencapai nilai ekspor US$857,9 miliar.

“Dan kita lihat adalah kontribusi yang dibutuhkan sangat besar hingga 2040 angkanya sudah ada adalah 618 miliar dolar AS, dengan angka kontribusi pada peningkatan PDB sebesar 235,9 miliar dolar AS,” kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Investasi Nasional yang digelar di Jakarta, Rabu (11/12/2024) seperti dilansir Antaranews.

Rosan menjelaskan 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama meliputi mineral, batu bara, minyak bumi dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan. Yang secara rinci terdiri dari komoditas mineral dan batu bara meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, pasir silika, mangan, kobalt dan logam tanah jarang. Disusul sektor minyak dan gas bumi.

Komoditas perkebunan berupa kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, cokelat dan pala. Sektor kehutanan meliputi kayu balok, getah pinus. Sektor perikanan meliputi udang, ikan tuna;cakalang dan tongkol (TCT), tilapia serta rajungan, sementara sektor kelautan yakni rumput laut dan garam.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah selama ini memang menggarap hilirisasi komoditas mineral, namun ke depan di sektor lain yang meliputi perkebunan, pertanian dan kelautan dan perikanan akan turut dikembangkan lebih jauh.

Dengan pengembangan sejumlah komoditas itu maka diproyeksikan mampu menghadirkan sekitar 3 juta lebih lapangan kerja baru.

Dalam paparannya, Rosan mengusulkan rekomendasi kebijakan pendukung hilirisasi yang dapat dilakukan pada sejumlah bidang yakni perdagangan lewat penerapan bea keluar untuk komoditas mentah produk, menyepakati perjanjian datang dengan pasar utama ekspor produk hilir.

Bidang insentif fiskal tambahan untuk hilirisasi meliputi subsidi berbasis produksi di hilir dan pemotongan PPN untuk produk hilir.

Bidang pembiayaan untuk investasi hilir domestik dengan rekomendasi Himbara memprioritaskan pemberian kredit kepada investor dalam negeri dengan relaksasi syarat equity. Selain itu juga mempromosikan kepada investor global untuk produk hilir.

Hal lain yakni penguasaan teknologi pemain di hilir domestik dengan melakukan kolaborasi riset antara pemerintah (BRIN), perguruan tinggi hingga swasta. Ia juga menyoroti perlunya harmonisasi penguatan implementasi regulasi terkait hilirisasi.