Jumat, 13 Desember 2024 – 21:30 WIB

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/12). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menganggap ada unsur tekanan dari oknum aparat kepolisian yang membuat proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada Rabu (11/12) kemarin dihentikan.

Hal demikian tertuang dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut rekapitulasi suara Cabup dan Cawabup Paniai serta Cagub-Cawagub Papua Tengah berjalan lancar pada pukul 09.30 WIT.

Diketahui, proses penghitungan yang direpresi kepolisian ialah rekapitulasi untuk Pilkada Kabupaten Paniai dan Papua Tengah 2024.

Ronny mengatakan rekapitulasi dihadiri lima komisioner KPUD dan Bawaslu di tingkat Kabupaten Paniai, para saksi kandidat yang berkontestasi.

"Pembacaan hasil suara lapangan dari tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar," kata dia mengungkapkan kronologi rekapitulasi suara dihentikan.

Namun, kata Ronny, keributan mulai muncul ketika rekapitulasi membacakan hasil penghitungan suara di Distrik Wegemuka sekitar pukul 10.30 WIT. Keributan diduga demi membatalkan penghitungan suara.

Dia mengungkapkan keributan dilakukan oleh saksi dari dua Cagub Papua Tengah, yakni Natalis Tabuni dan Wilem Wandik.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengungkap tekanan oknum aparat kepolisian yang membuat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai dihentikan. Seperti apa?

-