Esposin, SRAGEN – Komisi IV DPRD Kabupaten Sragen mengungkapkan adanya tunggakan pembayaran kantong darah oleh beberapa rumah sakit kepada PMI Kabupaten Sragen. Temuan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Sragen, Alex Fitroh Hadi Pornomo, setelah mengklarifikasi langsung ke kantor PMI Sragen pada Kamis (12/12/2024).

Menurut Alex, tunggakan ini mencakup rumah sakit swasta dan rumah sakit milik pemerintah daerah. Total tunggakan yang belum dibayar dilaporkan hampir mencapai Rp 1 miliar.

“Tunggakan ini sempat mencuat ke masyarakat, dan saya meminta klarifikasi ke PMI Sragen. Ternyata, desas-desus tersebut benar adanya. Dari data yang saya terima, ada beberapa rumah sakit yang menunggak pembayaran darah klaim BPJS ke PMI. Salah satunya bahkan mencapai ratusan juta,” ujar Alex dalam pernyataannya kepada awak media pada Jumat (13/12/2024).

Perincian Tunggakan Pembayaran Darah Rumah Sakit di Sragen

Alex merinci beberapa rumah sakit yang tercatat menunggak pembayaran darah, di antaranya:

• RS Amal Sehat: Tunggakan dari Mei hingga November 2024, dengan total Rp 405.720.000.
• RSU Mardi Lestari Sragen: Tunggakan pembayaran darah dari Mei hingga November 2024, sebesar Rp 145.040.000.
• RSU Sarila Husada: Tunggakan selama dua bulan (Oktober dan November 2024), senilai Rp 40.050.000.
• RSI Assalam: Tunggakan untuk November 2024 sebesar Rp 10.290.000.
• RSUD Sukowati Tangen: Tunggakan untuk November 2024 sebesar Rp 12.740.000.
• RSUD Sragen: Tunggakan untuk November 2024 sebesar Rp 343.350.000.

Jika dijumlahkan, total tunggakan pembayaran darah dari rumah sakit-rumah sakit tersebut hampir mencapai Rp 1 miliar.

Respons PMI Sragen

Sekretaris PMI Sragen, Darmawan, membenarkan data mengenai tunggakan tersebut. Ia menyatakan bahwa PMI telah melakukan upaya penagihan, terutama kepada RS Amal Sehat yang memiliki tunggakan paling besar.

“Sudah ada surat pengingat yang kami kirimkan. Sebelumnya, RS Amal Sehat pernah menunggak hampir satu tahun dan baru membayar tiga bulan tunggakan. Namun, setelah itu belum ada pembayaran lagi,” jelas Darmawan saat dihubungi awak media pada Jumat (13/12/2024).

Meskipun tunggakan ini belum terlalu mengganggu operasional PMI, Darmawan menekankan bahwa jika dibiarkan menumpuk, hal tersebut bisa memengaruhi kelangsungan pelayanan.

“PMI menggaji karyawan dan menutupi biaya operasional dari pembayaran ini. Kalau tunggakannya terus menumpuk, tentu akan menjadi masalah,” tambahnya.

Darmawan juga berharap agar masalah tunggakan ini tidak dipolitisasi. “Kami hanya fokus pada pelayanan masyarakat. Jika kasus ini ditarik ke ranah politik, itu di luar kendali kami,” pungkasnya.