Esposin, SEMARANG – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi), resmi menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut telah terdaftar pada Rabu (11/12/2024).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Handi, mengonfirmasi adanya informasi terkait gugatan tersebut. Meski demikian, pihaknya masih menunggu keputusan MK mengenai registrasi gugatan.

 “Kami masih menunggu apakah gugatan akan diregistrasi atau tidak, karena saat ini baru pada tahap pengajuan awal,” ujar Handi kepada Espos, Kamis (12/12/2024) malam.

KPU Jateng Siap Hadapi Gugatan

Handi menyatakan bahwa KPU Jateng telah mempersiapkan diri menghadapi proses hukum di MK. Semua dokumen, termasuk data rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pilkada, telah disiapkan sebagai bekal menghadapi gugatan Andika-Hendi.

“Intinya, kami siapkan semua dokumen yang dibutuhkan, meskipun hal-hal yang didalilkan dalam gugatan belum kami ketahui. Prinsipnya, KPU Jateng siap menghadapi proses ini,” ujarnya.

Tim Luthfi-Yasin Siapkan Strategi

Juru bicara tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Luthfi-Yasin, Zulkifli, menyatakan pihaknya telah mengetahui adanya gugatan dari Andika-Hendi. Ia menegaskan bahwa timnya menghormati keputusan tersebut dan telah menyiapkan bahan untuk persidangan.

“Kami siap menghadapi pengajuan keberatan dari paslon 01. Tim sudah menyiapkan semua bahan yang diperlukan,” kata Zulkifli kepada Espos, Jumat (13/12/2024).

PDIP Gugat Hasil Pilkada di Beberapa Daerah

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menyebut gugatan yang diajukan tidak hanya terjadi di Jateng, tetapi juga di daerah lain yang diduga terdapat kecurangan.

“Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan partai terhadap aturan hukum, dengan menyiapkan bukti dan saksi yang kredibel,” ungkap Ganjar.

Pilkada Jateng 2024 menjadi salah satu kontestasi politik paling panas tahun ini. Sengketa hasil pemilu ini akan menjadi ujian penting bagi proses demokrasi dan integritas penyelenggara pemilu di Indonesia.