Espos.id, SEMARANG – Menjelang akhir tahun 2024, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah (Jateng) baru mencapai Rp4,91 triliun, atau sekitar 70,6% dari target yang ditetapkan pemerintah provinsi sebesar Rp6,5 triliun.

Kepala Bidang PKB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Danang Wicaksono, menyebut adanya kesenjangan besar antara realisasi dan target. Namun, pihaknya belum memastikan apakah target tersebut bisa tercapai sebelum tahun berganti.

“Memang terjadi kelesuan perekonomian, ditambah Jateng tahun ini sempat mengalami deflasi beberapa bulan. Meski demikian, ini bukan berarti masyarakat tidak mampu membayar PKB. Mereka cenderung memilih menyimpan dana untuk investasi atau aktivitas lainnya dibanding membayar pajak,” ujar Danang kepada Espos, Jumat (13/12/2024).

Target PKB 2024: Tantangan Besar di Tengah Perlambatan Ekonomi

Sepanjang 2024, realisasi PKB di Jateng mencatat angka Rp4,91 triliun, sementara target tahun ini sebesar Rp6,5 triliun. Target tersebut meningkat Rp500 miliar dari target 2023, yang saat itu dipatok Rp6 triliun.

Menurut Danang, realisasi PKB per Desember sebenarnya sudah mendekati 80%. Namun, pihaknya menekankan pentingnya pendekatan persuasif untuk mendorong kepatuhan masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh menyalahkan masyarakat. Kami akan terus mengingatkan pentingnya pembayaran pajak untuk mendukung pembangunan secara elegan,” tegasnya.

Tren Peningkatan PKB dari Tahun ke Tahun

Meskipun target 2024 masih sulit tercapai, data Bapenda Jateng menunjukkan tren peningkatan realisasi PKB sejak 2018. Berikut rinciannya:

    2018: Rp4,24 triliun
    2019: Rp4,61 triliun
    2020: Rp4,57 triliun
    2021: Rp4,74 triliun
    2022: Rp5,43 triliun
    2023: Rp5,50 triliun
    2024: Rp4,91 triliun (per November)

Tren ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, meski tantangan ekonomi sering menghambat pencapaian target.

Bapenda Jateng berencana meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye digital, penghapusan denda keterlambatan, serta program insentif lainnya. Langkah ini diharapkan mampu menutup kesenjangan antara realisasi dan target sebelum tahun berakhir.